Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara

Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/administro Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara achieved in the fields of public administration, public policy, and governance. Especially focused on issues in the development of public policy science and local governance. Broader coverage is administrative development, regional autonomy and bureaucracy, state apparatus, decentralization, development economics, public management, and social sciences which include public health, fiscal politics, and regional planning. LPPM Universitas Negeri Manado en-US Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara 2714-6413 Akuntabilitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Minahasa https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/administro/article/view/12076 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa melalui empat sub fokus utama, yaitu kesesuaian dengan standar prosedur, indikator kinerja utama (IKU) pegawai, output dan outcome yang terukur, serta pemberian reward dan punishment. Metode penelitian adalah pendekatan kualitatif deskriptif denagn menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi kepada 8 orang informan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum meratanya pelatihan dan sosialisasi SOP, ketidakkonsistenan dalam penerapan standar prosedur, lemahnya keterlibatan pegawai dalam penetapan IKU, serta kurangnya pemahaman terhadap indikator kinerja. Selain itu, ketidakjelasan indikator output dan outcome serta kurangnya panduan teknis menyebabkan kesulitan dalam mengukur keberhasilan kerja. Sementara itu, sistem reward dan punishment dinilai belum berjalan konsisten, transparan, dan adil. Fanda Oley Sisca B. Kairupan Steven V. Tarore Copyright (c) 2025 Fanda Oley, Sisca B. Kairupan, Steven V. Tarore https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2025-06-29 2025-06-29 7 1 1 11 10.53682/administro.v7i1.12076 Efektivitas Pelayanan Publik pada Puskesmas Tonsea Lama di Kabupaten Minahasa https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/administro/article/view/12077 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di Puskesmas Tonsealama, Kabupaten Minahasa, berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi kualitas layanan tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi pada informan yang telah ditentukan sebanyak 10 orang. Teknik analisis data yakni dengan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada tiga sub fokus: (1) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; (2) standar jumlah dan kualitas personal/SDM kesehatan; dan (3) kepatuhan terhadap petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas Tonsealama belum sepenuhnya memenuhi indikator SPM Kesehatan untuk ibu hamil. Terdapat kekurangan alat medis dasar seperti Reagen pemeriksaan golongan darah dan strip pemeriksaan glukoprotein. Rasio tenaga kesehatan, tenaga nutrisionis yang tidak ada, sehingga pelayanan prenatal kurang komprehensif. Selain itu, penerapan SOP belum konsisten, sehingga praktik pelayanan bervariasi dan tidak sesuai pedoman Kementerian Kesehatan. Tiga faktor penghambat utama yang teridentifikasi adalah keterbatasan fasilitas pelayanan (alat), tidak adanya tenaga nutrisionis, dan minimnya pelatihan berkala bagi bidan serta perawat. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelayanan kesehatan ibu hamil di Puskesmas Tonsealama masih belum optimal. Linda Sumarandak Sisca B. Kairupan Laurens Bulo Copyright (c) 2025 Linda Sumarandak, Sisca B. Kairupan, Laurens Bulo https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2025-06-29 2025-06-29 7 1 12 22 10.53682/administro.v7i1.12077 Implementasi Kebijakan Pelestarian Adat di Lembaga Adat Suku Boeng https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/administro/article/view/11963 Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pelestarian adat di Lembaga Adat Suku Boeng. Teori yang dipakai dalam penelitian ini ialah yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dengan empat faktor yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi dan pelaksana dan struktur organisasi dan tata aliran kerja pelaksana. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini yang pengumpulan datanya melalui metode dokumentasi dengan empat keunggulan: (1) lebih hemat tenaga, waktu dan biaya, karena biasanya sudah tersusun dengan baik; (2) peneliti mengambil data dari peristiwa yang lalu; (3) tidak ada kesangsian masalah lupa; dan (4) lebih mudah mengadakan pengecekan. Hasil penelitian ini ialah komunikasi mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan 7C, yakni: completeness, conciseness, concreteness, consideration, clarity, courtesy, dan correctness; sumber daya yang tersedia ialah para karyawan PT. NHM yang ditugaskan di bagian Social Performance dan staf Lembaga Adat Suku Boeng dalam hal ini Tim Implementasi Program; ikhtiar Lembaga Adat Suku Boeng ialah agar tidak terjebak dalam pusaran proxy war, namun lebih selektif dan solutif; dan terdapatnya Standard Operating Procedures (SOP) yakni membuat rencana dan ajukan; membuat RAB; mengambil rekomendasi; menerima transfer dana; menyerahkan LHK dan mengecek lapangan. Dominggus Isak Bitjara Copyright (c) 2025 Dominggus Isak Bitjara https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2025-06-29 2025-06-29 7 1 23 30 10.53682/administro.v7i1.11963 Implementasi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 dalam Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) Kabupaten Minahasa Utara https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/administro/article/view/12194 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Dalam Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) di Kabupaten Minahasa Utara serta Faktor-faktor determinannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi terkait proses penyusunan RIPJPID. Analisis data penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan RIPJPID telah dilakukan sesuai dengan pedoman Perpres Nomor 78 Tahun 2021 secara bertahap dan partisipatif, dengan melibatkan koordinasi lintas sektor. Namun, terdapat kendala dalam pengumpulan data berbasis bukti dan sinkronisasi lintas Organisasi Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan. Ketersediaan anggaran, SDM, serta fasilitas pendukung sudah ada, tetapi masih terbatas dalam fleksibilitas anggaran, kompetensi SDM, dan pemanfaatan teknologi yang optimal. Koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder berjalan dengan baik melalui mekanisme musyawarah mufakat, meskipun ada tantangan seperti perbedaan prioritas dan keterbatasan waktu. Faktor determinan utama keberhasilan implementasi meliputi ketersediaan anggaran yang memadai, kapasitas SDM, efektivitas koordinasi, serta dukungan teknologi dan sistem informasi. Marce Lidya Warouw Sisca B. Kairupan Laurens Bulo Copyright (c) 2025 Marce Lidya Warouw, Sisca B. Kairupan, Laurens Bulo https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2025-06-29 2025-06-29 7 1 31 39 10.53682/administro.v7i1.12194 Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Bitung https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/administro/article/view/12195 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang tidak layak pakai serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) Kelas II Bitung. Pengelolaan BMN yang tidak optimal menyebabkan inefisiensi anggaran, distorsi dalam laporan keuangan, serta kendala dalam perencanaan aset negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yakni dengan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pencatatan dan penghapusan BMN telah menggunakan sistem digital seperti Sakti dan SIMAN V2, masih terdapat tantangan berupa kesalahan input data, kurangnya pemutakhiran inventaris, serta keterbatasan kapasitas SDM. Prosedur penghapusan BMN telah mengacu pada regulasi seperti PP No. 27 Tahun 2014 dan PMK No. 83/PMK.06/2016, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Proses penghapusan membutuhkan waktu rata-rata satu tahun anggaran dan terkendala koordinasi lintas unit serta keterlambatan dalam validasi data administratif. Selain itu, transparansi pelaporan penghapusan BMN masih terbatas pada pihak internal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan teknis, pembaruan sistem inventaris secara berkala, serta penguatan koordinasi dan pengawasan lintas unit guna mencapai efisiensi anggaran dan akuntabilitas dalam tata kelola aset negara. Maryeke Balirangeng Jetty E. H Mokat Goinpeace H. Tumbel Copyright (c) 2025 Maryeke Balirangeng, Jetty E. H. Mokat, Goinpeace H. Tumbel https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2025-06-29 2025-06-29 7 1 40 54 10.53682/administro.v7i1.12195 Efektivitas Pengawasan Pelayaran di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Bitung https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/administro/article/view/12287 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan jalur pelayaran di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kelas II Bitung. Analisis dilakukan berdasarkan enam indikator utama efektivitas program, yaitu ketepatan tujuan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, penghematan sumber daya, kesesuaian prosedur, dan daya tindak lanjut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, display data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) efektivitas pengawasan jalur pelayaran di PPLP Kelas II Bitung belum sepenuhnya optimal yang disebabkan oleh ketepatan tujuan dan sasaran belum optimal akibat keterbatasan teknologi pemantauan dan basis data yang masih konvensional; ketepatan waktu patroli juga terganggu oleh faktor cuaca dan kendala operasional; penghematan sumber daya, pengelolaan sumber daya seperti kapal, personel, dan logistik masih belum maksimal; prosedur pengawasan belum sepenuhnya dipahami dan dijalankan secara konsisten oleh semua pelaksana; daya tindak lanjut terhadap pelanggaran terbatas karena keterbatasan kewenangan langsung dan lemahnya koordinasi lintas sektor; dan (b) kendala dalam pengawasan jalur pelayaran di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) Kelas II Bitung, yaitu : keterbatasan SDM jumlah personel belum mencukupi; keterbatasan sarana dan prasarana mengakibatkan menurunnya akurasi dalam mendeteksi pelanggaran; factor geografis dan cuaca yang cepat berubah dan rumit. Moch Basuh Dewa Putra Sampoerna Goinpeace H. Tumbel Devie S. R. Siwij Copyright (c) 2025 Moch Basuh Dewa Putra Sampoerna, Goinpeace H. Tumbel, Devie S. R. Siwij https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2025-06-29 2025-06-29 7 1 55 62 10.53682/administro.v7i1.12287 Analisis Kinerja dan Layanan Kepegawaian ASN pada Kantor Regional XI BKN Manado https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/administro/article/view/12289 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja dan layanan kepegawaian ASN di Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manado. Kajian difokuskan pada pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepegawaian oleh ASN serta pemaknaan mereka terhadap kualitas layanan dalam praktik kerja harian. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan strategi fenomenologis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan, serta observasi dan telaah dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASN menjalankan tugas secara profesional dengan menjunjung akurasi, prosedur yang tepat, dan integritas. Kinerja dipahami tidak hanya sebagai pencapaian target, melainkan sebagai tanggung jawab moral dan pelayanan publik. Layanan kepegawaian dimaknai sebagai bentuk pelayanan negara yang menuntut ketepatan waktu dan kepuasan pengguna. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan kompetensi ASN, kolaborasi antarunit, dan pemanfaatan sistem informasi sangat berpengaruh terhadap mutu layanan. Temuan ini berkontribusi bagi pengembangan studi kinerja ASN dan kebijakan pengelolaan SDM aparatur. Jovinus Jefry Montolalu Wilson Bogar Recky H. E. Sendouw Copyright (c) 2025 Jovinus Jefry Montolalu, Wilson Bogar, Recky H. E. Sendouw https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2025-06-29 2025-06-29 7 1 63 69 10.53682/administro.v7i1.12289 Implementasi Kebijakan Arsip Kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XI Manado https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/administro/article/view/12290 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan digitalisasi arsip kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional XI Manado, serta mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, untuk memahami secara mendalam pengalaman dan pandangan para pelaksana kebijakan terkait penerapan sistem Document Management System (DMS) dalam pengelolaan arsip kepegawaian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Analisis data dengan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan digitalisasi arsip di Kantor Regional XI BKN Manado telah mengacu pada regulasi nasional dan menggunakan aplikasi DMS secara aktif. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh beberapa faktor, antara lain komunikasi yang belum terstruktur antara BKN dengan instansi daerah, kurangnya jumlah dan kapasitas SDM, serta minimnya monitoring dan evaluasi berkala. Faktor determinan seperti komitmen pimpinan, proses komunikasi, struktur birokrasi, dan inovasi teknologi juga terbukti berperan penting dalam mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan ini. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM, penguatan koordinasi lintas instansi, serta penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan yang lebih terstruktur sangat diperlukan untuk mewujudkan arsip kepegawaian digital yang efektif dan terintegrasi secara nasional. Nita Widyawanti Evi E. Masengi Goinpeace H. Tumbel Copyright (c) 2025 Nita Widyawanti, Evi E. Masengi, Goinpeace H. Tumbel https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2025-06-29 2025-06-29 7 1 70 80 10.53682/administro.v7i1.12290 Analisis Implementasi Kebijakan E-Government untuk Membangun Kepercayaan Publik di Pemerintah Kota Manado https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/administro/article/view/12299 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan e-government dalam upaya membangun kepercayaan publik di lingkungan Pemerintah Kota Manado. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data dengan 3 komponen utama yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Kota Manado telah mengembangkan sejumlah layanan digital seperti perizinan online, administrasi kependudukan digital, dan portal pengaduan masyarakat, pelaksanaannya masih belum merata di seluruh instansi. Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat dan lemahnya sistem keamanan data menjadi tantangan signifikan yang menghambat kepercayaan publik terhadap sistem e-government. Faktor-faktor seperti integrasi layanan yang belum optimal, ketimpangan akses informasi, dan ketidakjelasan perlindungan data pribadi turut memperkuat persepsi negatif masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya peningkatan literasi digital, transparansi pengelolaan data, serta penguatan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia untuk memastikan e-government dapat berfungsi secara efektif dan dipercaya oleh publik. Chyntia Maria Siwi Jeane Mantiri Copyright (c) 2025 Chyntia Maria Siwi, Jeane Mantiri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2025-06-29 2025-06-29 7 1 81 85 10.53682/administro.v7i1.12299