Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara achieved in the fields of public administration, public policy, and governance. Especially focused on issues in the development of public policy science and local governance. Broader coverage is administrative development, regional autonomy and bureaucracy, state apparatus, decentralization, development economics, public management, and social sciences which include public health, fiscal politics, and regional planning.
Peran Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: 1) Bagian Persidangan dan Risalah merumuskan kebijakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku; 2) Koordinasi dalam perumusan peraturan daerah berjalan lambat dan tidak tepat waktu; 3) Meskipun pembinaan telah dilaksanakan, namun masih didapati pegawai yang tidak disiplin ; 4) Pengawasan kinerja dilakukan dan ditemukan bahwa perlu adanya peningkatan produktivitas kerja oleh para pegawai; 5) Rapat dengar pendapat sering tertunda dan tidak sesuai jadwal karena anggota DPRD dengan berbagai alasan tidak dapat menghadiri rapat.
Copyright (c) 2025 Margareth Rantung, Resa S. Kindangen, Jetty E. H. Mokat, Handri Rumengan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Implementasi Pengangkatan Aparatur Dalam Jabatan Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kualifikasi jabatan dalam penempatan pegawai dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kualifikasi jabatan dalam penempatan pegawai. Peneltian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Implementasi kualifikasi jabatan dalam penempatan pegawai belum optimal. Penerapan sistem merit yang menjadi dasar utama penempatan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi konsistensi pelaksanaan maupun ketersediaan instrumen pendukung seperti pemetaan kompetensi, standar kompetensi jabatan, dan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi. kesesuaian antara kualifikasi jabatan dan kompetensi individu belum tercapai secara menyeluruh. proses manajemen sumber daya manusia dalam konteks penempatan jabatan belum didukung oleh sistem administrasi dan koordinasi yang efektif; 2) Faktor-faktor yang menghambat implementasi kualifikasi jabatan dalam penempatan pegawai meliputi kurangnya transparansi dan efektivitas komunikasi, lemahnya koordinasi antarbagian, serta minimnya ruang partisipasi pegawai dalam proses kebijakan penempatan.
Copyright (c) 2025 Alfrits Langkai, Evi E. Masengi, Laurens Bulo https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Strategi Peningkatan Profesionalisme Satpam Dalam Mendukung Keamanan Kampus Universitas Negeri Manado
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan profesionalisme Satuan Pengamanan (Satpam) dalam mendukung keamanan kampus Universitas Negeri Manado. Penelitian ini penting dilakukan untuk peningkatan profesionalisme satuan pengamanan (Satpam), dampaknya terhadap efektivitas sistem keamanan kampus. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan profesionalisme Satpam dapat dilakukan melalui pelatihan yang komprehensif, berkelanjutan, dan berbasis kompetensi yang relevan dengan tantangan keamanan kampus modern, termasuk kemampuan komunikasi, penanganan psikologis mahasiswa, serta pemanfaatan teknologi keamanan. Strategi tersebut perlu didukung oleh proses seleksi yang terstandarisasi dan objektif, kerja sama dengan instansi eksternal dan lembaga pelatihan resmi, serta penempatan personel yang sesuai dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki. Selain itu, pembinaan dan pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan berbasis evaluasi kinerja menjadi faktor penting dalam memperkuat profesionalisme Satpam secara berkelanjutan.
Copyright (c) 2025 Heldy F. Uwuh, Devie S. R. Siwij, Steven V. Tarore https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Di Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Reformasi Birokrasi Sumber Daya Manusia Aparatur di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan Faktor-faktor Determinan dalam Implementasi Reformasi Birokrasi Sumber Daya Manusia Aparatur di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa : 1) Implementasi Reformasi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa upaya perbaikan kinerja, profesionalisme, dan tata kelola SDM telah berjalan, namun belum mencapai tingkat optimal karena masih terdapat sejumlah hambatan struktural, kultural, dan teknis dan 2) Faktor-faktor determinan dalam Implementasi Reformasi Birokrasi SDM Aparatur di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara meliputi pemahaman kebijakan yang belum merata, beban kerja tinggi, budaya organisasi tradisional, keterbatasan pembinaan, serta dukungan teknologi yang belum optimal. Faktor-faktor ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa hambatan utama reformasi birokrasi di lingkungan kejaksaan terletak pada kualitas SDM, lemahnya pembinaan, resistensi budaya, dan sistem pendukung yang belum memadai.
Copyright (c) 2025 Chrisye Victory Silahoy, Sisca B. Kairupan, Itje Pangkey https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peran Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan (PROKOPIM) Sekretariat Daerah Dalam Menyusun Agenda Kepala Daerah Kabupaten Minahasa
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dan mendeskripsikan Peran dan Faktor Determinan yang mempengaruhi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah dalam Menyusun Agenda Kepala Daerah Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan agenda oleh Prokopim masih terkendala oleh informasi kegiatan dari OPD maupun pihak eksternal yang sering tidak lengkap, terlambat, atau kurang akurat, sehingga menyulitkan seleksi kegiatan yang objektif dan penyusunan jadwal yang mempertimbangkan kapasitas waktu Kepala Daerah. Ketidakakuratan data ini berpotensi memengaruhi penilaian urgensi dan relevansi kegiatan. Selain itu, perubahan agenda mendadak menjadi tantangan tambahan karena Prokopim masih mengandalkan perangkat teknologi sederhana yang belum terintegrasi, sehingga sinkronisasi data, pembaruan informasi, dan koordinasi internal memerlukan waktu lebih lama.
Protokol dan Komunikasi Pimpinan (PROKOPIM)
Copyright (c) 2025 Naruhito Nikkida Palar, Fitri H. Mamonto, Devie S. R. Siwij https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung
ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung secara umum menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi telah berjalan, namun masih menghadapi berbagai kendala struktural maupun teknis yang berdampak pada optimalisasi kinerja. Dari aspek akuntabilitas, anggota DPRD berusaha menjalankan tugas pertanggungjawaban publik, tetapi keterbatasan kapasitas, mekanisme publikasi informasi yang belum maksimal, serta koordinasi lintas lembaga yang belum optimal menyebabkan akuntabilitas belum mencapai tingkat yang diharapkan. Dari aspek responsibilitas, komitmen anggota DPRD untuk melaksanakan tugas sesuai aturan dan norma sebenarnya cukup kuat, namun sering terkendala oleh kemampuan internal, strategi komunikasi publik yang belum efektif, dan kendala koordinasi dengan pemerintah daerah. Selain itu, kinerja pengawasan dan legislasi masih belum menunjukkan performa yang ideal karena beberapa kebijakan dan aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya direspons sesuai ekspektasi public. Dengan demikian, kinerja DPRD Kota Bitung dapat disimpulkan cukup berjalan, tetapi belum optimal karena dipengaruhi berbagai faktor, seperti keterbatasan pemahaman publik, koordinasi antar lembaga, kapasitas anggota DPRD, serta sarana informasi publik yang belum efektif.
Copyright (c) 2025 Abigail Sigarlaki, Steven V. Tarore, Devie S. R. Siwij https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan, menganalisis dan menjelaskan Implementasi Kebijakan dan Faktor-faktor Determinan dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengenai disiplin PNS di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara telah dilakukan melalui berbagai upaya formal. Pegawai secara memahami hak mereka, termasuk gaji, cuti, dan pengembangan kompetensi, namun pemahaman terhadap kewajiban belum merata, sehingga kepatuhan belum optimal. Penegakan disiplin telah menggunakan mekanisme hukuman ringan, sedang, dan berat, tetapi konsistensi dan pengawasan masih perlu diperkuat agar efektif. Etika PNS sebagian telah diterapkan melalui integritas dan keteladanan, namun masih ada perilaku yang belum sepenuhnya sesuai kode etik. Sistem reward and punishment telah diterapkan, tetapi pemahaman pegawai tentang konsekuensi disiplin masih terbatas sehingga dorongan kepatuhan belum maksimal; b) Faktor-faktor determinan yang menjadi penghambat implementasi kebijakan ini meliputi kurangnya pemahaman dan kesadaran pegawai terhadap PP 94 Tahun 2021, keterbatasan sarana, prasarana, dan dukungan manajerial, serta minimnya anggaran dan sumber daya pengawas internal. Peran pimpinan yang belum optimal juga menjadi hambatan, selain itu budaya kerja yang permisif dan resistensi terhadap perubahan turut memperlambat tercapainya implementasi disiplin yang ideal.
Copyright (c) 2025 Sandy Rumeser, Goinpeace H. Tumbel, Steven V. Tarore https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Kebijakan Implementasi Modal Manusia Pada Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Di Kota Manado
Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah urban seperti Kota Manado memerlukan dukungan kebijakan yang tidak hanya bersifat infrastruktur, tetapi juga fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Di tengah dinamika digitalisasi dan persaingan antar kota kreatif, kebijakan investasi modal manusia menjadi krusial untuk memastikan pelaku parekraf mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah dan efektivitas kebijakan Pemerintah Kota Manado dalam mendorong penguatan SDM di sektor parekraf. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi lapangan terhadap pelaku parekraf dan pemangku kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang ada masih bersifat programatik dan belum terintegrasi dalam satu kerangka pembangunan SDM jangka panjang. Kegiatan pelatihan cenderung belum menyentuh kebutuhan spesifik pelaku parekraf digital. Studi ini merekomendasikan perlunya penyusunan peta jalan pengembangan SDM parekraf berbasis lokal dan kolaboratif, serta pelibatan komunitas kreatif dalam proses perumusan kebijakan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola pembangunan sektor parekraf yang lebih partisipatif dan berbasis potensi daerah
Copyright (c) 2025 Lady Grace Jane Giroth, Frangky Erwin Dede Robial, Angelia Isabela Kapojos https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Evaluasi Dampak Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Karombasan Terhadap Pedagang Kecil Di Kecamatan Wanea Kota Manado
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi kebijakan penataan Pasar Karombasan di Kecamatan Wanea Kota Manado serta menganalisis dampaknya terhadap pemberdayaan pedagang kecil. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber untuk validasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penataan pasar telah meningkatkan ketertiban dan transparansi retribusi melalui digitalisasi, tetapi belum sepenuhnya berdampak positif terhadap pemberdayaan pedagang kecil. Relokasi lapak tanpa mempertimbangkan jenis dagangan mengganggu stabilitas jaringan pelanggan, sementara tarif parkir yang tinggi menurunkan jumlah pembeli. Selain itu, keterlibatan pedagang dalam perencanaan kebijakan masih minim, dan program pendampingan pasca-penataan (seperti pelatihan dan akses modal) belum dilaksanakan secara optimal. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan pasar harus bersifat partisipatif, dengan melibatkan pedagang sejak tahap perencanaan, mengintegrasikan digitalisasi dengan program pemberdayaan, serta memperkuat koordinasi antar lembaga terkait. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan tata kelola pasar tradisional yang inklusif dan berkelanjutan, serta dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan penataan pasar rakyat di Indonesia.
Copyright (c) 2025 Edwin Jacobis, Alfi Martone Singal, Rendy Kapojos https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Kinerja dan Layanan Kepegawaian ASN pada Kantor Regional XI BKN Manado
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja dan layanan kepegawaian ASN di Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara BKN Manado Kajian difokuskan pada pelaksanaan tugas tugas pelayanan kepegawaian oleh ASN serta pemaknaan mereka terhadap kualitas layanan dalam praktik kerja harian Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan strategi fenomenologis Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan serta observasi dan telaah dokumen pendukung Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASN menjalankan tugas secara profesional dengan menjunjung akurasi prosedur yang tepat dan integritas Kinerja dipahami tidak hanya sebagai pencapaian target melainkan sebagai tanggung jawab moral dan pelayanan publik Layanan kepegawaian dimaknai sebagai bentuk pelayanan negara yang menuntut ketepatan waktu dan kepuasan pengguna Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan kompetensi ASN kolaborasi antarunit dan pemanfaatan sistem informasi sangat berpengaruh terhadap mutu layanan Temuan ini berkontribusi bagi pengembangan studi kinerja ASN dan kebijakan pengelolaan SDM aparatur < p>
Copyright (c) 2025 Jovinus Jefry Montolalu Wilson Bogar Recky H E Sendouw https: creativecommons org licenses by 4 0
Implementasi Kebijakan Arsip Kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XI Manado
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan digitalisasi arsip kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara BKN Kantor Regional XI Manado serta mengidentifikasi faktor faktor determinan yang memengaruhinya Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk memahami secara mendalam pengalaman dan pandangan para pelaksana kebijakan terkait penerapan sistem Document Management System< em> DMS dalam pengelolaan arsip kepegawaian Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam observasi langsung dan studi dokumentasi Analisis data dengan pengumpulan data kondensasi data penyajian data dan penarikan kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan digitalisasi arsip di Kantor Regional XI BKN Manado telah mengacu pada regulasi nasional dan menggunakan aplikasi DMS secara aktif Namun efektivitasnya masih terhambat oleh beberapa faktor antara lain komunikasi yang belum terstruktur antara BKN dengan instansi daerah kurangnya jumlah dan kapasitas SDM serta minimnya monitoring dan evaluasi berkala Faktor determinan seperti komitmen pimpinan proses komunikasi struktur birokrasi dan inovasi teknologi juga terbukti berperan penting dalam mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan ini Oleh karena itu peningkatan kapasitas SDM penguatan koordinasi lintas instansi serta penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan yang lebih terstruktur sangat diperlukan untuk mewujudkan arsip kepegawaian digital yang efektif dan terintegrasi secara nasional < p>
Copyright (c) 2025 Nita Widyawanti Evi E Masengi Goinpeace H Tumbel https: creativecommons org licenses by 4 0
Analisis Implementasi Kebijakan E Government untuk Membangun Kepercayaan Publik di Pemerintah Kota Manado
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan e government dalam upaya membangun kepercayaan publik di lingkungan Pemerintah Kota Manado Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam observasi partisipatif dan studi dokumentasi Analisis data dengan 3 komponen utama yakni reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Kota Manado telah mengembangkan sejumlah layanan digital seperti perizinan online administrasi kependudukan digital dan portal pengaduan masyarakat pelaksanaannya masih belum merata di seluruh instansi Selain itu rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat dan lemahnya sistem keamanan data menjadi tantangan signifikan yang menghambat kepercayaan publik terhadap sistem e government Faktor faktor seperti integrasi layanan yang belum optimal ketimpangan akses informasi dan ketidakjelasan perlindungan data pribadi turut memperkuat persepsi negatif masyarakat Oleh karena itu dibutuhkan upaya peningkatan literasi digital transparansi pengelolaan data serta penguatan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia untuk memastikan e government dapat berfungsi secara efektif dan dipercaya oleh publik < p>
Copyright (c) 2025 Chyntia Maria Siwi Jeane Mantiri https: creativecommons org licenses by 4 0
Akuntabilitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Minahasa
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas kinerja Pegawai Negeri Sipil PNS pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa melalui empat sub fokus utama yaitu kesesuaian dengan standar prosedur indikator kinerja utama IKU pegawai output< em> dan outcome< em> yang terukur serta pemberian reward< em> dan punishment< em> Metode penelitian adalah pendekatan kualitatif deskriptif denagn menggunakan teknik pengumpulan data observasi wawancara dan dokumentasi kepada 8 orang informan penelitian Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data kondensasi data penyajian data dan penarikan kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja masih menghadapi berbagai kendala antara lain belum meratanya pelatihan dan sosialisasi SOP ketidakkonsistenan dalam penerapan standar prosedur lemahnya keterlibatan pegawai dalam penetapan IKU serta kurangnya pemahaman terhadap indikator kinerja Selain itu ketidakjelasan indikator output< em> dan outcome< em> serta kurangnya panduan teknis menyebabkan kesulitan dalam mengukur keberhasilan kerja Sementara itu sistem reward< em> dan punishment< em> dinilai belum berjalan konsisten transparan dan adil < p>
Copyright (c) 2025 Fanda Oley Sisca B Kairupan Steven V Tarore https: creativecommons org licenses by 4 0
Efektivitas Pelayanan Publik pada Puskesmas Tonsea Lama di Kabupaten Minahasa
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di Puskesmas Tonsealama Kabupaten Minahasa berdasarkan Standar Pelayanan Minimal SPM Kesehatan serta mengidentifikasi faktor faktor penghambat yang memengaruhi kualitas layanan tersebut Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi wawancara dan dokumentasi pada informan yang telah ditentukan sebanyak 10 orang Teknik analisis data yakni dengan pengumpulan data kondensasi data penyajian data dan penarikan kesimpulan Analisis difokuskan pada tiga sub fokus: 1 standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa; 2 standar jumlah dan kualitas personal SDM kesehatan; dan 3 kepatuhan terhadap petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas Tonsealama belum sepenuhnya memenuhi indikator SPM Kesehatan untuk ibu hamil Terdapat kekurangan alat medis dasar seperti Reagen pemeriksaan golongan darah dan strip pemeriksaan glukoprotein Rasio tenaga kesehatan tenaga nutrisionis yang tidak ada sehingga pelayanan prenatal kurang komprehensif Selain itu penerapan SOP belum konsisten sehingga praktik pelayanan bervariasi dan tidak sesuai pedoman Kementerian Kesehatan Tiga faktor penghambat utama yang teridentifikasi adalah keterbatasan fasilitas pelayanan alat tidak adanya tenaga nutrisionis dan minimnya pelatihan berkala bagi bidan serta perawat Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelayanan kesehatan ibu hamil di Puskesmas Tonsealama masih belum optimal < p>
Copyright (c) 2025 Linda Sumarandak Sisca B Kairupan Laurens Bulo https: creativecommons org licenses by 4 0
Implementasi Kebijakan Pelestarian Adat di Lembaga Adat Suku Boeng
Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pelestarian adat di Lembaga Adat Suku Boeng Teori yang dipakai dalam penelitian ini ialah yang dikemukakan oleh George C Edwards III dengan empat faktor yakni komunikasi sumber daya sikap birokrasi dan pelaksana dan struktur organisasi dan tata aliran kerja pelaksana Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini yang pengumpulan datanya melalui metode dokumentasi dengan empat keunggulan: 1 lebih hemat tenaga waktu dan biaya karena biasanya sudah tersusun dengan baik; 2 peneliti mengambil data dari peristiwa yang lalu; 3 tidak ada kesangsian masalah lupa; dan 4 lebih mudah mengadakan pengecekan Hasil penelitian ini ialah komunikasi mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan 7C yakni: completeness conciseness concreteness consideration clarity courtesy dan correctness< em>; sumber daya yang tersedia ialah para karyawan PT NHM yang ditugaskan di bagian Social Performance< em> dan staf Lembaga Adat Suku Boeng dalam hal ini Tim Implementasi Program; ikhtiar Lembaga Adat Suku Boeng ialah agar tidak terjebak dalam pusaran proxy war < em>namun lebih selektif dan solutif; dan terdapatnya Standard Operating Procedures< em> SOP yakni membuat rencana dan ajukan; membuat RAB; mengambil rekomendasi; menerima transfer dana; menyerahkan LHK dan mengecek lapangan < p>
Copyright (c) 2025 Dominggus Isak Bitjara https: creativecommons org licenses by 4 0
Efektivitas Pengawasan Pelayaran di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Bitung
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan jalur pelayaran di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kelas II Bitung Analisis dilakukan berdasarkan enam indikator utama efektivitas program yaitu ketepatan tujuan ketepatan sasaran ketepatan waktu penghematan sumber daya kesesuaian prosedur dan daya tindak lanjut Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dokumentasi dan observasi Teknik analisis data dengan reduksi data display data serta penarikan kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa a efektivitas pengawasan jalur pelayaran di PPLP Kelas II Bitung belum sepenuhnya optimal yang disebabkan oleh ketepatan tujuan dan sasaran belum optimal akibat keterbatasan teknologi pemantauan dan basis data yang masih konvensional; ketepatan waktu patroli juga terganggu oleh faktor cuaca dan kendala operasional; penghematan sumber daya pengelolaan sumber daya seperti kapal personel dan logistik masih belum maksimal; prosedur pengawasan belum sepenuhnya dipahami dan dijalankan secara konsisten oleh semua pelaksana; daya tindak lanjut terhadap pelanggaran terbatas karena keterbatasan kewenangan langsung dan lemahnya koordinasi lintas sektor; dan b kendala dalam pengawasan jalur pelayaran di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai PPLP Kelas II Bitung yaitu : keterbatasan SDM jumlah personel belum mencukupi; keterbatasan sarana dan prasarana mengakibatkan menurunnya akurasi dalam mendeteksi pelanggaran; factor geografis dan cuaca yang cepat berubah dan rumit < p>
Copyright (c) 2025 Moch Basuh Dewa Putra Sampoerna Goinpeace H Tumbel Devie S R Siwij https: creativecommons org licenses by 4 0
Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Bitung
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penghapusan Barang Milik Negara BMN yang tidak layak pakai serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai PPLP Kelas II Bitung Pengelolaan BMN yang tidak optimal menyebabkan inefisiensi anggaran distorsi dalam laporan keuangan serta kendala dalam perencanaan aset negara Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam observasi dan dokumentasi Analisis data yakni dengan reduksi data display data dan penarikan kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pencatatan dan penghapusan BMN telah menggunakan sistem digital seperti Sakti dan SIMAN V2 masih terdapat tantangan berupa kesalahan input data kurangnya pemutakhiran inventaris serta keterbatasan kapasitas SDM Prosedur penghapusan BMN telah mengacu pada regulasi seperti PP No 27 Tahun 2014 dan PMK No 83 PMK 06 2016 namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal Proses penghapusan membutuhkan waktu rata rata satu tahun anggaran dan terkendala koordinasi lintas unit serta keterlambatan dalam validasi data administratif Selain itu transparansi pelaporan penghapusan BMN masih terbatas pada pihak internal Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan teknis pembaruan sistem inventaris secara berkala serta penguatan koordinasi dan pengawasan lintas unit guna mencapai efisiensi anggaran dan akuntabilitas dalam tata kelola aset negara < p>
Copyright (c) 2025 Maryeke Balirangeng Jetty E H Mokat Goinpeace H Tumbel https: creativecommons org licenses by 4 0
Implementasi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 dalam Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah RIPJPID Kabupaten Minahasa Utara
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Dalam Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah RIPJPID di Kabupaten Minahasa Utara serta Faktor faktor determinannya Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam observasi dan dokumentasi terkait proses penyusunan RIPJPID Analisis data penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap utama: reduksi data penyajian data dan verifikasi serta penarikan kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan RIPJPID telah dilakukan sesuai dengan pedoman Perpres Nomor 78 Tahun 2021 secara bertahap dan partisipatif dengan melibatkan koordinasi lintas sektor Namun terdapat kendala dalam pengumpulan data berbasis bukti dan sinkronisasi lintas Organisasi Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan Ketersediaan anggaran SDM serta fasilitas pendukung sudah ada tetapi masih terbatas dalam fleksibilitas anggaran kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi yang optimal Koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder berjalan dengan baik melalui mekanisme musyawarah mufakat meskipun ada tantangan seperti perbedaan prioritas dan keterbatasan waktu Faktor determinan utama keberhasilan implementasi meliputi ketersediaan anggaran yang memadai kapasitas SDM efektivitas koordinasi serta dukungan teknologi dan sistem informasi < p>
Copyright (c) 2025 Marce Lidya Warouw Sisca B Kairupan Laurens Bulo https: creativecommons org licenses by 4 0
Implementasi Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama di Kota Bitung
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui mendesrkipsikan dan menganalisa bagaimana implementasi dan faktor faktor yang mempengaruhi program penerima jasa tenaga ahli insentif rohaniawan dalam menjada kerukunan beragama di Kota Bitung Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program penerima Jasa Tenaga ahli Insentif Rohaniwan dalam menjaga kerukunan beragama di Kota Bitung belum optimal hal ini dapat dilihat dari: a Pemberian Insentif kepada rohaniawan masih terdapat kendala yaitu insentif yang ditransfer ke rekening para tokoh agama yang sering tidak tepat waktu pada tokoh agama dan masih ada tokoh agama di Kota Bitung yang belum mengetahui tentang program ini; b Pemerintah yang jarang melakukan pemantauan pelayanan secara langsung dan hanya berpatokan di hasil laporan Tokoh Agama ini tentunya hal yang penting untuk di evaluasi karena dalam kebijakan ini sangat penting untuk memantau apakah program ini baik atau tidak jalankan; c Dengan adanya program ini rohaniawan tokoh agama membawakan ajaran sesuai dengan tujuan program yang di jalankan pemerintah Kota Bitung untuk membangun spiritual masyarakat Program pemberian insentif bagi para rohaniawan untuk menjadi tradisi bagi masyarakat masih memiliki kemungakinan yang kecil karena pelaksanaan program ini bergantung pada pemerintah < p>
Copyright (c) 2024 Imanuel Kawengian Thelma Wawointana Selphius R Kandouw https: creativecommons org licenses by 4 0
Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya peningkatan pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dokumentasi serta observasi Penelitian ini berfokus pada strategi pemerintah provinsi sulawesi utara dalam meningkatkan pendapatan daerah dan faktor penghambat dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor Lokasi penelitian bertempat di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Hasil penelitian mengenai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa : 1 Situasi pembayaran pajak kendaraan bermotor saat ini sedang mengalami penurunan 2 Terdapat beberapa wajib pajak yang terlambat membayar pajak karena alasan lupa dan kesulitan mencari waktu 3 Tingkat Pendidikan usia serta kondisi ekonomi seorang wajib pajak mempengaruhi dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor 4 Akses jaringan yang belum optimal berdampak pada sering terjadi gangguan dalam proses pembayaran pajak 5 Pemerintah sudah menyediakan tempat atau beberapa titik layanan yang digunakan dan dimannfaatkan oleh para wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang sudah merupakan kewajibannya 6 Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti perangkat komputer yang terbatas yang berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan < p>
Copyright (c) 2024 Peggy Somba Sisca B Kairupan Steven V Tarore https: creativecommons org licenses by 4 0
Pengaruh Insentif Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja ASN Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh insentif dan motivasi kerja terhadap kinerja ASN di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai di kantor Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Hasil penelitian diperoleh persamaan regresi linear berganda Y = 22 961 0 425 X 0 461 X Dari hasil uji t membuktikan bahwa secara parsial variabel insentif berpengaruh signifikan terhadap kinerja ASN dengan nilai thitung< sub> gt; ttabel < sub>yaitu 6 342 gt; 1 971 motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja ASN dengan nilai thitung< sub> gt; ttabel< sub> yaitu 6 961 gt; 1 971 Kemudian dari hasil uji F membuktikan bahwa insentif dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja ASN di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai Fhitung< sub> lebih besar dari Ftabel< sub> yaitu 123 81 gt; 3 04 taraf signifikansi 95 Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa insentif dan motivasi kerja mempunyai pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja ASN di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara < p>
Copyright (c) 2024 Rico Seke Abdul Rahman Dilapanga Devie S R Siwij https: creativecommons org licenses by 4 0
Pengaruh Kecerdasan Emosional Dan Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh kecerdasan emosional dan kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Kualitas pelayanan publik merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kecerdasan emosional yang mencakup kesadaran diri pengelolaan diri motivasi empati dan keterampilan sosial dianggap sebagai kompetensi kunci yang mempengaruhi kinerja pegawai dan kualitas pelayanan publik Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik analisis regresi berganda Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan sampel sebanyak 148 orang yang dipilih secara acak Data dikumpulkan melalui kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional dan kinerja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik Kecerdasan emosional berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan pegawai untuk mengelola emosi dan interaksi dengan publik sehingga pelayanan yang diberikan lebih efisien dan empatik Kinerja pegawai yang tinggi juga berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang mencakup aspek aspek seperti keandalan ketanggapan jaminan dan empati Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peningkatan kecerdasan emosional dan kinerja pegawai secara simultan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pengembangan program pelatihan kecerdasan emosional dan peningkatan kinerja pegawai untuk mencapai pelayanan publik yang nbsp;lebih nbsp;baik < p>
Copyright (c) 2024 Alenvaille Aiba Itje Pangkey Abdul R Dilapanga https: creativecommons org licenses by 4 0
Probity Audit Oleh Inspektorat Kota Kotamobagu Studi Pada Pembangunan Gedung Perpustakaan Kotamobagu Tahun Anggaran 2022
Penelitian ini berfokus pada kajian penerapan probity audit< em> oleh Inspektorat Kota Kotamobagu pada pembangunan Gedung Perpustakaan Kotamobagu Tahun Anggaran 2022 Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana probity audit< em> diterapkan oleh institusi pemerintah untuk meminimalisir risiko pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa terutama untuk proyek pembangunan yang signifikan seperti gedung Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif termasuk wawancara mendalam studi literatur dan observasi lapangan untuk pengumpulan data Analisis data melibatkan teknik teknik seperti reduksi data penyajian dan penarikan kesimpulan Penelitian ini juga mencakup uji validitas untuk memastikan kredibilitas dan keandalan data Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang signifikan yang mempengaruhi efektivitas probity audit< em> yaitu : kurangnya dokumen pendukung tidak memadainya transparansi dan tidak adanya evaluasi kinerja yang komprehensif Penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan mengenai tantangan dalam penerapan probity audit< em> tetapi juga menyoroti perlunya integrasi yang lebih baik antara prinsip pengadaan barang jasa yang baik dan pengawasan administrasi publik Dengan demikian rekomendasi yang diajukan dapat menjadi acuan untuk perbaikan praktis dan kebijakan bagi instansi terkait di tingkat lokal maupun nasional dalam rangka mencapai standar pelayanan publik yang lebih tinggi dan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan < p>
Copyright (c) 2024 Kartika S Mokoagow Evi E Masengi Abdul R Dilapanga https: creativecommons org licenses by 4 0
Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Pada SMA Negeri 8 Manado
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan menganalisis serta menginterprestasikan efektifitas implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar di SMA Negeri 8 Manado Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar di SMA Negeri 8 Manado sudah dilaksanakan dengan baik dan efektif karena : 1 Implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar sudah melibatkan semua komponen sekolah; 2 Perancangan kurikulum operasional satuan pendidikan SMAN 8 Manado sudah berjalan dengan baik melibatkan semua komponen yang ada di lingkungan sekolah dengan mengambil peran dan tanggung jawab masing masing; 3 Berbagai kegiatan P5 dengan ragam tema yang telah dilakukan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa kemandirian gotong royong kebersamaan kebhinnekaan global kreativitas dan tanggung jawab meskipun diakui bahwa masih ada kendala yang dihadapi; 4 Pendampingan minat dan bakat siswa bahwa kegiatan ini sudah dilaksanakan dengan baik sesuai kebutuhan; dan 5 Factor pendukung yaitu frekuensi sosialisasi yang begitu intens pemberdayaan komunitas belajar pengaktifan kegiatan MGMP sesuai rumpun bidang studi keterlibatan BBPMP BBGP dan stakeholder pemerintah daerah sedangkan factor yang menghambat dari sisi penyediaan sarana prasarana yang masih perlu ditingkatkan lagi < p>
Copyright (c) 2024 Reuni A M Sitorus Abdul R Dilapanga Fitri H Mamonto https: creativecommons org licenses by 4 0
Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah BOS Di SMA Negeri 8 Manado
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah BOS di SMA Negeri 8 Manado khususnya dalam pengelolaan keuangan sekolah dan dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi sekolah Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak manajemen sekolah guru serta staf keuangan dan didukung oleh observasi serta analisis dokumen terkait penggunaan Dana BOS Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola pola utama dalam pengelolaan dana Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Dana BOS di SMA Negeri 8 Manado secara umum telah sesuai dengan pedoman pemerintah namun terdapat beberapa tantangan dalam alokasi dana dan pencatatan yang akurat Faktor faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kendala administratif berpengaruh pada efisiensi pengelolaan dana Penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan Dana BOS memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung operasional sekolah meskipun diperlukan perbaikan dalam sistem pengawasan dan pelaporan untuk mencapai pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam memahami kendala dan peluang dalam pengelolaan Dana BOS di sekolah menengah serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan pihak sekolah untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan Dana BOS melalui pelatihan staf dan peningkatan sistem pelaporan < p>
Copyright (c) 2024 Sally Y Thomas Abdul R Dilapanga Sisca B Kairupan https: creativecommons org licenses by 4 0
Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan publik dalam pembayaran gaji berkala di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pembayaran Kenaikan Gaji Berkala Penelitian ini menggunakan metode penelitian kulaitatif dengan pendekatan deskriptif Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1 Mekanisme pembayaran Kenaikan Gaji Berkala di Dinas Pendidikan Daerah sudah sesuai dengan SOP yang berlaku meskipun masih terdapat keluhan keterlambatan dalam penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala; 2 Ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam hal ini petugas pelayanan yang mumpuni baik dari segi kuantitas maupun kualitas; dan 3 Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pembayaran Kenaikan Gaji Berkala sehingga terjadi keterlambatan dalam penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala adalah kurangnya sarana dan prasarana penunjang berupa Komputer Printer dan Jaringan Wifi yang sering mengalami gangguan juga proses birokrasi penandatanganan SK Kenaikan Gaji Berkala yang masih tergolong panjang < p>
Copyright (c) 2024 Laily F Takalondokang Abdul R Dilapanga Devie S R Siwij https: creativecommons org licenses by 4 0
Manajemen Satu Data Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kotamobagu
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Manajemen Satu Data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu dengan fokus pada implementasi e Walidata dalam menyediakan informasi publik Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya keterbukaan informasi dan efisiensi pengelolaan data publik dalam mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis data Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam studi literatur dan observasi langsung di lapangan Penelitian ini berfokus pada evaluasi kualitas data yang dihasilkan oleh perangkat daerah meliputi aspek kelengkapan akurasi konsistensi dan ketepatan waktu data Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e Walidata di Kota Kotamobagu telah meningkatkan aksesibilitas dan keterbukaan informasi publik Namun terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan input data dan keterbatasan sumber daya manusia yang menghambat optimalisasi sistem Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa meskipun terdapat tantangan penerapan Manajemen Satu Data di Kota Kotamobagu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik < p>
Copyright (c) 2024 Novryandi Luli Itje Pangkey Devie S R Siwij https: creativecommons org licenses by 4 0
Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kesetaraan Akses Internet di Kecamatan Tondano Selatan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi kesetaraan akses internet di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa Populasi penelitian ini adalah sebanyak 17 918 individu dan sampel terdiri dari 200 responden yang berasal dari delapan kelurahan di Kecamatan Tondano Selatan Analisis dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear berganda menggunakan program SPSS versi 25 0 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kesetaraan akses internet di Tondano Selatan yaitu pendapatan pendidikan dan usia responden Kesenjangan digital yang teridentifikasi dalam penelitian ini menunjukkan perlunya upaya untuk memperluas akses internet yang merata dan terjangkau di Tondano Selatan terutama bagi individu yang memiliki pendapatan rendah pendidikan rendah dan usia yang lebih tua Selain itu dalam pengembangan infrastruktur internet penting untuk mempertimbangkan juga aspek keamanan dan privasi pengguna agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi pengguna internet di Tondano Selatan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan stakeholder terkait dalam upaya meningkatkan kesetaraan akses internet di Tondano Selatan dan mengurangi kesenjangan digital yang ada< p>
Copyright (c) 2024 Einjelheart Polii https: creativecommons org licenses by 4 0
Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pelangi Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Talaud
nbsp;< p> Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDesa PELANGI di Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Talaud menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi wawancara dan dokumentasi Sumber data dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Lalue pengelola BUMDesa PELANGI dan masyarakat Desa Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1 Program ini belum membantu usaha ekonomi masyarakat Desa tidak mampu menciptakan lapangan kerja karena belum memanfaatkan potensi alam Desa untuk mendukung sumber pendapatan Desa 2 Komunikasi antara pengelola tidak baik tidak ada pelaporan pelaksanaan program terkait bisnis yang dijalankan 3 Tidak ada sikap proaktif dalam menjalankan bisnis yang telah ditetapkan sehingga kurang partisipasi dari masyarakat Rekomendasi yang diajukan adalah: 1 Dalam menyusun program BUMDesa PELANGI di Desa Lalue sebaiknya menggunakan perencanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 2 Sumber daya manusia yang mengelola BUMDesa PELANGI harus kompeten 3 Pemerintah daerah harus memberikan perhatian lebih terhadap BUMDesa PELANGI < p>
Copyright (c) 2024 Margareth Rantung Revol Tundu Jesica Karouw Lidya Tengker https: creativecommons org licenses by 4 0
Analisis Peran Dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kota Batam
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kontribusi KPU di Batam dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik Tinjauan literatur dan metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini Pemeriksaan terhadap karya ilmiah terkait yang mewakili berbagai penelitian yang saling berhubungan merupakan teknik pengumpulan data sekunder Komisi Pemilihan Umum KPU berperan penting dalam mengurangi abstain masyarakat dari politik menurut penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat partisipasi politik Masyarakat kota Batam bisa dikatakan kurang stabil setiap tahunnya Hal ini ditunjukkan dengan adanya angkat golput yang cenderung berubah ubah Adanya golput sebagai bentuk dari sikap apatis Masyarakat batam terhadap politik Rendahnya kesadaran politik masyarakat kurangnya literasi politik masyarakat tidak efektifnya upaya sosialisasi yang dilakukan KPU belum terjaminnya legitimasi calon dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah faktor faktor yangmenyebabkan rendahnya keterlibatan politik masyarakat Oleh karena itu peran dan fungsi Komisi Pemilihan Umum KPU sangat penting dalam upaya meningkatkan dan menstabilkan keterlibatan politik masyarakat salahsatunya dengan memberikan informasi tentang Pendidikan Politik kepada masyarakat< p>
Copyright (c) 2024 Novi Warni Timbul Dompak https: creativecommons org licenses by 4 0