Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan di Era Digital : Membangun Keadaban Warganet Indonesia

Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0000

Pesatnya perkembangan teknologi informasi di era digital ini telah membuat manusia menjadi tidak dapat dipisahkan dengan teknologi pada kehidupan sehari-hari. Artikel ini membahas pentingnya pendidikan kewarganegaraan (PKn) dalam mengatasi tantangan interaksi antar manusia yang semakin didominasi oleh media digital. Penulisan artikel ini bertujuan agar warganet dapat mengkonsumsi informasi online secara kritis, dan bertanggungjawab dengan melibatkan mereka secara aktif pada diskusi sosial dan politik secara online yang lebih positif. Artikel ini berfokus pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, serta menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk mendidik individu yang beradab di era digital. Meski pendidikan kewarganegaraan memegang peranan penting, Indonesia masih menghadapi tantangan pada tingkat peradaban digital, terutama dalam hal kurangnya kedisiplinan dan literasi digital di kalangan pengguna internet. Hasil dari penelitian ini yaitu mengkaji tentang pentingnya keadaban sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan di era digital. Dengan menggabungkan konsep kewarganegaraan global dan kewarganegaraan digital, pendidikan kewarganegaraan diharapkan menjadi solusi bagi warganet di Indonesia untuk berperilaku seimbang dan bertanggung jawab demi memperkuat dan menjaga keadaban di era globalisasi dan digitalisasi yang semakin meningkat.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kerusuhan Mei 1998 di Indonesia

Gilang Nico Raharjo , Jefri Achmad Maulana , M. Asif Nur Fauzi — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0000

Kerusuhan Mei 1998 di Indonesia adalah peristiwa penting dalam sejarah negara, yang tidak hanya memicu reformasi politik tetapi juga menyoroti berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama periode tersebut. Dalam konteks krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir 1990-an, kerusuhan ini dimulai setelah tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, di mana empat mahasiswa tewas akibat tembakan dalam demonstrasi. Selama kerusuhan tersebut, terjadi berbagai bentuk pelanggaran HAM, termasuk kekerasan oleh aparat keamanan, penangkapan massal tanpa proses hukum yang adil, pembatasan kebebasan berpendapat dan berkumpul, serta tindakan diskriminasi dan ketidaksetaraan antar kelompok etnis dan agama. Dampaknya meluas pada kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan masyarakat yang lebih rendah. Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, mengambil langkah-langkah untuk menangani kasus ini, termasuk pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pemberian kompensasi kepada korban, restorasi sosial, dan revisi undang-undang. Upaya ini bertujuan untuk memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM, serta mencegah terulangnya kasus pelanggaran HAM di masa depan. Kesadaran masyarakat, keterlibatan pemerintah, dan dukungan lembaga internasional menjadi kunci dalam menjembatani kesenjangan antara prinsip-prinsip HAM yang diakui. Dengan demikian, perjuangan untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab terus menjadi tugas yang mendesak bagi Indonesia.

Kebijakan pemerintah dalam melemahnya implementasi nilai Pancasila pada era globalisasi

Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0000

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk terus meningkatkan kesadaran dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hal ini karena menurunnya implementasi nilai Pancasila. Upaya ini dilakukan agar bangsa Indonesia tetap berpegang teguh pada dasar negara yang merupakan jati diri dan falsafah hidup bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang dapat menjadi pedoman bagi pemerintah serta masyarakat dalam bertingkah laku menghadapi melemahnya implementasi nilai Pancasila di era globalisasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dari penelitian ini mencakup banyak kebijakan yang berkaitan dengan melemahnya implementasi nilai pancasila pada era globalisasi di berbagai bidang. Namun, kebijakan - kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak diterapkan oleh segenap warga negara. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang menaati kebijakan serta untuk menguatkan implementasi pancasila. Peran aktif masyarakat juga penting dalam mengusulkan dan mendukung kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam pendidikan, ekonomi, politik dan sosial budaya.

Pemaknaan Melemahnya Implementasi Nilai Pancasila bagi Mahasiswa Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi UPI

Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0000

Era globalisasi membawa dampak kompleks bagi masyarakat Indonesia, di samping manfaat, juga menimbulkan tantangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Rasa nasionalisme dan kebangsaan meredup seiring meredupnya cinta tanah air dan minimnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai Pancasila yang dimiliki oleh mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia dan sejauh mana era globalisasi mempengaruhi implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan kepada mahasiswa program studi Perpustakaan dan Sains Informasi, Universitas Pendidikan Indonesia. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan referensi dari penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Penelitian ini bermanfaat untuk mendukung pemahaman generasi muda akan nilai-nilai Pancasila dan mengukur sejauh mana era globalisasi mempengaruhi implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa.

Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0000

Perkembangan Sejarah Demokrasi di Indonesia telah melalui berbagai periode yang mencerminkan perjalanan panjang negara ini dalam mengadopsi dan mengembangkan sistem pemerintahan yang inklusif. Artikel ini menjelaskan perkembangan demokrasi di Indonesia, mulai dari pengenalan konsep demokrasi pada abad ke-20 hingga masa kini. Berfokus pada periode 1945-1959 sebagai awal kemerdekaan, 1959-1965 dengan Demokrasi Terpimpin, Orde Baru (1966-1998), hingga era Reformasi (1998-sekarang), artikel ini menganalisis pergeseran politik, kekuasaan, dan tantangan yang dihadapi dalam pembentukan dan pemeliharaan demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan kompleksitas dinamika politik, termasuk perdebatan konstitusional, krisis ekonomi, dan konflik politik yang mempengaruhi stabilitas demokrasi. Untuk penelitian selanjutnya, penting untuk menggali lebih dalam dampak historis dan kontekstual dari setiap periode, serta menjelajahi perkembangan demokrasi saat ini dan tantangan masa depan yang mungkin dihadapi Indonesia dalam memperkuat institusi demokratisnya.Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk lebih mendalam dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan demokrasi di Indonesia, termasuk peran elit politik, partisipasi masyarakat, dan implementasi kebijakan publik.

Analisis Peran Pancasila dan UUD 1945 dalam Menjamin Kebebasan Beragama di Indonesia

Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0000

Indonesia mendasarkan diri pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan landasan negara yang mengatur kehidupan berbangsa. Pancasila, khususnya sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," menjamin kebebasan beragama dan menghormati berbagai agama di Indonesia. Namun, kepercayaan tradisional sering tidak diakui setara dengan lima agama resmi, menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana negara dapat menjamin kebebasan beragama tanpa diskriminasi. Diskusi juga muncul tentang apakah agama harus berada di ranah privat atau publik, mengingat agama memiliki aspek pribadi dan publik yang signifikan di Indonesia. Negara bertanggung jawab melindungi kebebasan beragama warganya tanpa campur tangan berlebihan. Konsep sekularisme dipertimbangkan sebagai alternatif yang memungkinkan keragaman keyakinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif deskriptif, menganalisis literatur dan data sekunder. Kebebasan beragama diatur dalam UUD 1945 sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat. Kesimpulan utama adalah pentingnya pengakuan keragaman kepercayaan dan komitmen terhadap kebebasan beragama untuk menciptakan masyarakat harmonis.

Penggunaan Game Interaktif Wordwall dalam Evaluasi Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas II Sekolah Dasar

Yuliana Intan Felanya, Henry Aditia Rigianti — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0000

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan penggunaan game interaktif Wordwall dalam evaluasi mata pelajaran Pendidikan Pancasila untuk siswa Sekolah Dasar. Wordwall merupakan salah satu media interaktif yang efektif digunakan dalam rangka meningkatkan semangat dan aktivitas belajar peserta didik. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup observasi, wawancara, dan metode dokumentasi. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian di SDN 1 Sribitan menunjukkan bahwa penggunaan game interaktif Wordwall dalam evaluasi mata pelajaran Pendidikan Pancasila memiliki dampak positif signifikan terhadap minat dan pemahaman siswa. Fitur “open the box” meningkatkan keterlibatan siswa, membuat proses evaluasi lebih menarik dan interaktif. Namun, beberapa kendala seperti kebutuhan akan jaringan Wi-Fi yang stabil,masalah keterbacaan pertanyaan, dan disiplin siswa mengurangi efektivitasnya

Pengembangan Sumber Daya Manusia Guru dalam Pembelajaran Jarak Jauh

Allein Anita Kondoya, Burhan Niode, Elfie Mingkid — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0000

Pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu maka guru menjadi figur utama yang harus dijadikan objek dalam pengembangan sumber daya manusia. Melihat kondisi dan perkembangan teknologi digital dan teknologi informasi yang semakin maju, tuntutan kompetensi guru juga harus mengikuti perkembangan itu, sehingga sebagai guru perlu mengikuti perkembangan teknologi agar mampu menerapkannya dalam pembelajaran. Pengalaman covid 19 telah memberikan peringatan bahwa guru harus mampu menggunakan berbagai aplikasi berbasis teknologi digital dalam pembelajaran, seperti aplikasi zoom meeting, google classroom, whatsapp, serta aplikasi lainnya yang relevan dengan kondisi. Pengembangan Sumber daya manusia dalam pembelajaran di SD GP Berea Tondano dilakukan dengan mengoptimalkan peran guru dalam pembelajaran dengan menggunakan beragam aplikasi yang tersedia.