Constituendum

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI KEADILAN RESTORATIF

2024-08-13T03:46:25+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaturan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak dan hambatan dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan gabungan antara undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai ketentuan mengatur penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak melalui keadilan restoratif: UU SPPA fokus pada perlindungan anak, UU No.1/2023 dengan konsep judicial pardon, Perpol No.8/2021 mengutamakan penyelesaian tanpa konflik sosial, Perkejaksaan No.15/2020 menekankan perdamaian dan rehabilitasi sosial, serta SK Dirjen Badilum No.1691/2020 memberikan pedoman komprehensif untuk melindungi korban anak. Hambatan penerapannya mencakup ketidakpahaman penyidik, fokus pada pengumpulan fakta daripada pemulihan korban, perbedaan pandangan dan aturan penahanan, keterbatasan infrastruktur, serta inkonsistensi antara peraturan dan surat edaran lembaga penegak hukum.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL KORBAN PERDAGANGAN ORANG

2024-08-13T03:55:36+00:00

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan pekerja seks komersial sebagai korban perdagangan orang dan untuk mengetahui apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perdagangan orang di dalam industri seks komersial. Rumusan masalah yang akan dibahsa adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan pekerja seks komersial sebagai korban perdagangan orang menurut undang-undang nomor 21 tahun 2007 dan apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perdagangan orang di dalam industri seks komersial dan Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur–literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja PSK oleh pelaku perdagangan orang merupaksan exploitasi seksual, sehingga memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang. Perempuan yang dipekerjakan sebagai PSK ini juga memperoleh perlindungan hukum oleh negara berupa pemenuhan hak-haknya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu : hak korban atas kerahasiaan identitas, hak korban atas restitusi, hak korban atas rehabilitasi.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI DALAM KASUS PEMBUNUHAN

2024-08-13T04:43:00+00:00

Tujuan dari penelitian ini untuk Review proses hukum dan penanganan kasus pembunuhan yang melibatkan anggota TNI. Hal ini mencakup tindakan investigasi, penuntutan dan peradilan yang harus diambil. Untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota TNI ditentukan berdasarkan hukum nasional dan internasional. Hal ini mencakup penerapan sanksi yang sesuai dengan tingkat keparahan perilakunya. Dan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembunuhan anggota TNI, antara lain konteks operasional, perintah atasan, kondisi psikologis, dan faktor lain yang mungkin berperan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu Pertanggungjawaban pidana anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait kasus pembunuhan dapat berbeda-beda tergantung berbagai faktor, antara lain keadaan kasus, hukum yang berlaku, dan prosedur hukum yang digunakan. Namun secara umum, anggota TNI yang melakukan pembunuhan biasanya diadili berdasarkan hukum pidana yang berlaku di negara tersebut. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI diadili di pengadilan militer. Sanksi yang dikenakan dapat berupa hukuman mati, penjara, denda, atau hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan hukum pidana militer.