Jurnal Constituendum merupakan media ilmiah yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado. Terbit empat kali dalam setahun pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Publikasi ini menjadi wadah akademik untuk menyebarluaskan hasil kajian dan pemikiran kritis di bidang hukum secara umum, baik bersifat konseptual maupun hasil penelitian, yang relevan dengan perkembangan ilmu hukum dan praktiknya di tingkat nasional maupun global.
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Unima
Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pengguna Sarana E commerce
E Commerce < em>secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet Selain itu E commerce < em>juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang servis dan informasi secara elektronik Permasalahan tentang kebocoran data pribadi konsumen yang terjadi di Indonesia terlebih khusus pada pengguna sarana e commrce < em>sudah banyak memakan korban Salah satunya yaitu kasus yang terjadi pada tanggal 6 maret 2019 ada 13 juta akun pengguna platform < em>Bukalapak di perjual belikan pada dream market < em>dengan harga jualnya mencapai harga US 5000 dan hal yang sama juga pernah terjadi pada tanggal 4 Mei 2020 mencuatnya masalah tentang bocornya data pengguna marketplace < em>Tokopedia sebanyak 91 juta data yang diperjual belikan pada harga US 5000 di dark web< em> Regulasi mengenai tentang pengaturan perlindungan data pribadi pengguna sarana e commerce < em>di Indonesia kini telah di atur dalam Undang undang Tepatnya pada tahun 2022 pemerintah Indonesia menetapkan dan di undang undangkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi UU PDP Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kedudukan dan pengaturan hukum fungsi lembaga perlindungan saksi dan korban dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perlindungan saksi dan korban tindak pidana di Indonesia Penelitian ini mengunakan metode penelitian normative dengan jenis pendekatan perundang undangan Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan pengaturan hukum fungsi lembaga perlindungan saksi dan korban dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perlindungan saksi dan korban tindak pidana di Indonesia< p>
TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING OLEH WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH ZEEI
Tujuan pemidanaan gabungan adalah memberikan efek jera dan memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya Kembali Pada penanganan perkara Illegal Fishing yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di ZEEI atas nama terpidana ARNIL DABERAO CANOPIN dinilai tidak efektif dan optimal dikarenakan berbagai masalah yang muncul berkaitan dengan penerapan Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan seperti terpidana melarikan diri putusan denda tidak dibayar dan tujuan pemidanaan tidak tercapai serta nbsp; kapal yang bernilai ekonomis dimusnahkan sehingga yang seharusnya kerugian sumber daya laut Negara dapat tertutupi namun justru semakin merugi Oleh karena hal tersebut maka kita harus menelaah kembali pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dan faktor faktor terkait lainnya sehingga penanganan perkara menjadi optimal dan tujuan pemidanaan juga tercapai berdasarkan teori tujuan pemidanaan gabungan berdasarkan ahli yang mengatakan bahwa pemidanaan harus nbsp; mengakomodasi nbsp; nbsp; kepentingan masyarakat nbsp; pelaku nbsp; dan nbsp; juga nbsp; korban nbsp; Pemidanaan nbsp; tidak nbsp; bisa nbsp; hanya nbsp; memperhatikan kepentingan kepentingan nbsp; masyarakat nbsp; saja nbsp; atau nbsp; kepentingan nbsp; pembuat nbsp; saja nbsp; tetapi nbsp; juga harus memperhatikan perasaan korban dan keluarganya tidak terpenuhi bahkan jauh dari tujuan pemidanaan tersebut < p>
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN SIBER CYBERBULLYING
Perundungan siber Cyberbullying merupakan tindakan perundungan yang terjadi di dunia maya sehingga perlu dibutuhkanya payung hukum dalam melindungi korban tindak pidana perundungan siber Permasalahannya ialah :1 Bagaimana sistem perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perundungan siber di Indonesia 2 Sejauh mana efektivitas dalam memberikan perlindungan hukum serta keadilan bagi korban Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang diberikan kepada korban cyberbullying Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer sekunder dan tersier yang dianalisis dalam bentuk yang sistematis Hasil penelitian menunjukkan sistem perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perundungan siber di Indonesia melibatkan beberapa aspek yaitu :Undang Undang penegakan hukum dan lembga perlindungan korban Selanjutnya efektivitas sistem perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perundungan siber di Indonesia masih menjadi perhatian sehingga ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi untuk menilai efektivitasnya< p>
Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Berbasis Teknologi Informasi Dengan Metode Cash On Delivery
Tujuan utama Penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli berbasis teknologi informasi dengan metode Cash On Delivery Metode penelitian Hukum Normatif yang biasa disebut juga sebagai Penelitian Hukum Doktrinal Sejatinya perdagangan yang dilakukan dengan media elektronik atau digital memiliki dasar hukum yang sama sebagaimana dengan perdagangan yang dilakukan secara konvensional Karena dikategorikan sama inilah perdagangan yang dilakukan secara digital atau media elektronik juga tunduk dengan ketentuan dalam pasal 1457 1540 KUHP perdata Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan melalui perpustakaan Tujuan penelitian Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaturan Tentang Cash On Delivery Dalam Hukum Perdata Indonesia dan Pengaturan Perlindungan Konsumen Yang Menggunakan Sistem Cash On Delivery< p>
TINJAUAN HUKUM TERHADAP TAHAPAN TAHAPAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BIDANG PERBANKAN
Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan tujuan hukum terhadap tahapan tahapan tindak pidana pencucian uang di bidang perbankan untuk mengetahuai bagaimana tinjauan hukum terhadap tahapan tahapan Pencucian Uang di bidang Perbankan dan bagaimana peran pihak bank dalam pertanggungjawaban pencucian uang dengan menggunakan metode penelitian nbsp; secara perpustakaan dengan meleliti menggunakan penelitian hukum normative nbsp; atau penelitian hukum secara perpustakaan library research< em> Maka dari penelitian ini diharapkan mengukur sejauh mana bank mematuhi hukum yang mengatur tindak pencegahan dan penanganan Pencucian Uang Dalam hal ini yaitu implementasi kebijakan prosedur dan praktik yang telah di terapkan oleh bank dalam mematuhi regulasi pencucian uang yang berlaku < p>
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENIMBUNAN KEBUTUHAN POKOK
Penimbunan adalah perbuatan yang mengumpulkan barang barang sehingga barang tersebut menjadi langkah di pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi sehingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya Hal ini bisa dipahami bahwa apabila tersedia sedikit barang maka harga akan lebih mahal Apalagi jika barang yang ditimbun itu merupakan kebutuhan primer manusia seperti bahan makanan pokok Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana penimbunan bahan pokok Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan bahan pustaka atau data sekunder saja Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang undangan adalah menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan Hasil Penelitian ini nbsp; Berdasarkan Undang Undang nomor 7 tahun 2014 mengatur keseluruhan mengenai sektor perdagangan termasuk mengenai larangan penimbunan Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang gejolak harga dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang < p>
PENEGAKAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DIKABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Tujuan utama Penelitian ini Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian serta bagaimana pengaturan hukum mengenai anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif a Hasil penelitian ini menunjukan bahwah : Penegakan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian adalah proses yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan kebenaran keadilan dan ketatian Dalam kasus pencurian penegakan hukum dapat dilakukan melalui penerapan perundang undangan yang berlaku serta melalui Jalur Restorative Justice nbsp;Keputusan Bersama Menteri Sosial dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Diversi Pada Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum< p>
KEMERDEKAAN PERS DIBATASI HAK ASASI MANUSIA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan kemerdekaan pers dilihat dari kemerdekaan orang lain Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan library research< em> Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemerdekaan pers tidak absolud dibatasi hak asasi manusia sehingga pers dapat dihukum baik perdata maupun pidana jika melanggar hak azasi orang lain nbsp; Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan yang disepakati oleh organisasi pers dalam melaksanakan fungsi hak kewajiban dan peranannya pers menghormati hak asasi setiap orang karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh Masyarakat Mengungkap identitas anak yang berhadapan dengan hukum dapat menghalangi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak yang merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara pemerintah masyarakat keluarga dan orang tua Pedoman Pemberitaan Ramah Anak PPRA untuk melindungi wartawan agar terhidar dari ancaman hukuman pidana sesuai Sistem Peradilan Pidana Anak SPPA UU No 11 Tahun 2012 dengan ancaman denda dan pidana penjara Untuk menghindari pelanggaran etika pelanggaran hak asasi manusia yang berakibat pelanggaran hukum setiap wartawan wajib menaati Undang Undang Pers serta Peraturan terkait Pers< p>
PERINTAH JABATAN SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA
Tindak pidana perintah jabatan banyak terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh pejabat yang menyalahgunakan wewenang Dalam hal ini Pejabat berwenang untuk memberi perintah dan harus dilihat juga dari UU yang menjadi dasar hukum dari jabatan yang bersangkutan agar tidak sembarang untuk memberi atau melaksanakan perintah Permasalahannya yaitu:1 Apakah setiap pelaksanaan perintah jabatan dapat menjadi alasan penghapus pidana 2 Bagaimana bentuk pengaturan terhadap pelaksanaan tindak pidana atas perintah jabatan Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui apakah setiap pelaksanaan perintah jabatan dapat menjadi alasan penghapus pidana dan Untuk mengetahui pengaturan terhadap pelaksanaan tindak pidana perintah jabatan Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan focus pada analisis bahan Penelitian ini menyimpulkan Perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang dapat dilaksanakan dan menjadi alasan untuk tidak dipidana untuk regulasi pelaksanaan tindak pidana perintah jabatan diatur pada pasal 51 KUHP yang mengatur alasan penghapus pidana dan untuk KUHP yang baru diatur dalam pasal 44< p>
PENGUASAAN TANAH ADAT MENJADI TANAH NEGARA UNTUK PERTAMBANGAN DI PROVINSI MALUKU UTARA
Skripsi ini berjudul tentang Penguasaan Tanah Adat Menjadi Tanah Negara untuk Pertambangan di Maluku Utara Hukum agraria berfungsi mengatur tanah sebagai salah satu objek hukum yang penting dengan fokus pada sudut pandang yuridis dan pengertian tanah sebagai bagian dari bumi Dalam konteks ini penelitian ini akan membahas kekuatan hukum kedudukan tanah adat yang ada di Maluku Utara serta ketentuan peralihan tanah adat di wila yah tersebut Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan hukum kedudukan tanah adat serta mekanisme peralihannya Untuk mencapai tujuan tersebut jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris yang menggabungkan aspek normatif dari hukum yang ada dengan data empiris yang relevan Penelitian ini akan menganalisis berbagai sumber hukum dan praktik yang terkait dengan tanah adat di Maluku Utara serta bagaimana kedudukan dan peralihan hak atas tanah adat diatur dalam konteks hukum agraria< p>
Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu serius yang mengancam tumbuh kembang dan hak asasi anak Penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum termasuk kurangnya dukungan psikologis bagi korban stigma sosial dan hambatan dalam proses penegakan hukum Ini memperlihatkan bahwasanya perlunya penguatan kerjasama antara lembaga pemerintah masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam memberi perlindungan yang efektif Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan dan pengawasan Masyarakat dan apa apa saja yang menjadi Faktor dalam Tindak pidana kekerasan kepada anak Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Normatif dengan pendekatan Undang undang Statuta Approach< em> Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya reformasi kebijakan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak dan memastikan keadilan bagi korban< p>
EKSISTENSI LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DPD DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLATIF PADA SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA
Penelitian ini berfokus pada eksistensi lembaga Dewan Perwakilan Daerah DPD dalam menjalankan fungsi legislatifnya di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia DPD merupakan lembaga legislatif yang dibentuk pasca amandemen Undang Undang Dasar 1945 dengan tujuan untuk memperkuat representasi daerah di tingkat nasional Meskipun memiliki peran penting dalam mewakili kepentingan daerah DPD dihadapkan pada sejumlah tantangan terutama terkait dengan keterbatasan kewenangan legislasi yang dimiliki Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana DPD mampu memberikan kontribusi nyata dalam proses pembuatan kebijakan nasional khususnya yang berkaitan dengan isu isu daerah serta bagaimana hubungan dan kolaborasi antara DPD DPR dan pemerintah dalam proses legislasi Selain itu penelitian ini mengeksplorasi efektivitas DPD dalam menjalankan fungsinya serta dampak potensial dari reformasi kelembagaan untuk memperkuat peran DPD Melalui pendekatan normatif dan studi kasus penelitian ini menemukan bahwa meskipun DPD memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kepentingan pusat dan daerah peran tersebut belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan kewenangan dan dinamika politik yang ada Oleh karena itu reformasi terhadap kewenangan DPD menjadi isu krusial untuk meningkatkan efektivitas lembaga ini dalam sistem ketatanegaraan Indonesia < p>
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN DI SOSIAL MEDIA
Pelanggaran hukum terkait ujaran kebencian di dunia maya sangat marak sekali dilakukan pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa Kejahatan tersebut tidak memandang umur dan status sosial karena bisa dilakukan kapan dan dimanasa saja Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang dipakai dipenelitian kali ini adalah pendekatan perundang undangan Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan melalui perpustakaan < p> Ketika seseorang merasa dirinya sudah dirugikan oeleh individu atau kelompok dimedia sosial pihak yang merasa dirugikan tersebut bisa melaporkan kepihak berwajib dalam hal ini Pengadilan Tinggi Negeri serta membawa alat bukti elektronik yang digunakan dalam tindak pidana kejahatan tersebut Pada permasalahan ini beberapa alat bukti yang berdiri sendiri atau bukan perluasan dari alat bukti yang di atur di dalam Pasal 184 KUHAP terhadap alat bukti elektronik dilakukan penafsiran bahwa alat bukti elektronik sama dengan alat bukti pada perkara pidana sesuai dengan Pasal 184 KUHAP Kedudukan semua alat bukti dalam hukum acara pidana adalah sama tidak terdapat perbedaan karena dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia tidak mengenal atau mengatur mengenai hierarki alat bukti akan tetapi alat bukti sebagaimana menurut Hukum Acara Pidana Indonesia anatara bukti satu dengan bukti yang lainnya memiliki keterkaitan< p>
TINJAUAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PENOLAKAN HUKUMAN MATI
Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang sangat kejam dan mengerikan karena tindak pidana tersebut mengambil hak hidup seseorang atau kelompok secara paksa Pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap brigadier J dengan nomor putusan 813 K Pid 2023 Terdakwa tersebut terjerat pada pasal 340 dan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana yang dimana terdakwa dengan sengaja dan sadar mengambil atau merebut hak hidup dari seorang brigadir J Asas legalitas Nullum Delictum sebagaimana sudah dirumuskan pada pasal 1 ayat 1 KUHP Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang dipakai dipenelitian kali ini adalah pendekatan perundang undangan Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan melalui perpustakaan < p> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan mengenai bahasan putusan mahkamah agung terhadap penolakan hukuman mati dalam studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 813K Pid 2023 Dengan memberikan sanksi pidana kepada terdakwa Ferdy Sambo yang dimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk profesi kepolisian yang dimana disebut sebagai alasan pemberat < p>
KAJIAN TENTANG KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH
Tujuan penelitian ini adalah nbsp; menganalisis kepastian hukum bagi pemegang hak tanah Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran hukum dalam memberi kepastian dan keamanan serta tanah Selanjutnya penelitian ini berupaya untuk menilai tingkat perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dan pengaturan kepemilikan hak atas tanah dalam hal penerbitan sertifikat ganda Metode penelitian yuridis normatif dengan perspektif hukum adalah metodologi yang digunakan Data dikumpulkan melalui studi literatur yang melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan dokumen pemerintah beragam karya literatur dan undang undang dan peraturan yang berkaitan dengan kepastian hukum bagi pemegang hak milik Untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang peran dan fungsi Undang Undang Dasar dan UU Agraria dalam memastikan kepemilikan hak atas tanah data juga diperiksa secara kritis Menurut temuan penelitian undang undang memainkan peran penting dalam memberikan kejelasan hukum kepada pemilik tanah tentang hak hak mereka sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Dasar Prinsip Agraria Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Meskipun demikian dalam berjalanya waktu demi waktu perlindungan yang diberikan harus membawa kepastian yang lebih baik lagi demikian juga untuk lembaga yang ada yaitu BPN serta PPAT dan Notaris juga harus diawasi secara internal dan eksternal agar terdapat keseimbangan terhadap kinerja lembaga pemerintahan tersebut < p>
KAJIAN HUKUM TERHADAP KONTRAK ELEKTRONIK DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
E Comerce< em> merupakan suatu budaya perdagangan baru di era digital budaya pembelanjaan manual kini telah berubah menjadi budaya pembelanjaan online< em> yang terjadi secara lintas negara Sebagai sebuah hal yang baru perdagangan elektronik taak pernah luput dari beberapa persoalan hukum di antaranya adalah wanprestasi penipuan online dan lain sebagainya oleh Karena itu sebagai pelaku perdagangan online maka penelitian ini perlu untuk di lakukan Sasaran riset ini ialah menganalisis regulasi hukum di Indonesia terkait transaksi daring dalam perdagangan global dan tata cara penyelesaian perselisihan digital dalam perdagangan internasional nbsp; Teknik penelitian yang diterapkan merupakan pendekatan yuridis normatif dan temuannya menunjukkan beberapa aturan perundang undangan yang mengatur transaksi e dagang dalam perdagangan internasional berdasarkan kajian penulis serta penyelesaian sengketa elektronik internasional pada dasarnya melalui jalur hukum dan non hukum< p>
TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP COVER VERSION LAGU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
Mengetahui maupun memahami secara baik berbagai peraturan menyangkut hak cipta dalam hal ini terkait dengan mengcover lagu atau cover version serta mengetahui apa saja akibat hukum terhadap pelaku cover version yang memiliki tujuan komersial atau mencari keuntungan sendiri ialah tujuan utama yang hendak dijawab melalui tulisan Pendekatan perundang undangan yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan hasil dan pembahasan penelitian yang menggambarkan pengatuhan hak cipta berdasarkan Undang undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Akibat hukum terhadap pelaku cover version yang memiliki tujuan komersial yang mana diperoleh suatu kesimpulan bahwa dasar hukum hak cipta saat ini dalam Undang undang Nomor 28 Tahun 2014 UUHC ini menjadi perubahan atas Undang undang Nomor 18 Tahun 2002 Penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta atas cover version lagu yang dikomersilkan dapat dilakukan melalui arbitrase atau pengadilan niaga Berdasarkan Undang Undang Hak Cipta pelanggaran terhadap ketentuan hak cipta dapat mengakibatkan akibat hukum termasuk sanksi pidana Pasal 9 Undang Undang Hak Cipta mengatur bahwa pelanggaran hak cipta dapat dikenakan pidana penjara dan atau pidana denda Ketentuan ini bertujuan untuk menegakkan perlindungan hak cipta dan memberikan efek jera bagi pelanggar memastikan bahwa hak hak pencipta dilindungi secara efektif < p>
KEKUATAN SERTIFIKAT TERHADAP TINDAKAN PENYEROBOTAN TANAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekutan sertifikat SHM jika di jadikan alat bukti dalam tindak pidana penyerobotan atas tanah atau pun tindak pidana penggelapan hak nbsp;untuk pasal 167 nbsp; KUHP Pasal 385 KUHP dan Pasal 6 ayat 1 perpu nomor 51 tahun 1960 bisa di terapkan jika terjadi suatu pidana yang ada sangkut pautnya dengan perihal kepemilikan atas tanah serta untuk sertifikat kepemilikan SHM nbsp; merupakan bukti kepemilkan yang sah dan dapat di jadikan alat bukti dalam suatu tindak pidana yang berhubungan dengan kepemilikan tanah Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif Hasil penelitian menunjukan bahwa Tindak pidana penyerobot tanah atau masuk mengusia serta mengelolah lahan milik orang lain sering terjadi di masyarakat hal tersebut di picu karena kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan nbsp; lahan atau tanah tempat tinggal atau pun mencari kehidupan sering kali terjadi sengketa kepemilikan atau juga sering terjadi tindak pidana penyerobotan akibat ingin memiliki lahan orang lain untuk itu pemerintah menerbitkan surat kepemilikan berupa sertifikat agar msyarakat tidak semaunya untuk mengusia sutau lahan jika lahan tersebut milik orang lain tetapi terkadang penegak hukum yaitu kepolisian atu pun kejaksaan sangat sulit menerapkan pasal peneyerobotan jika kedua belah pihak memilik surat kepemilikan baik sertifikat maupun surat keterangan lainnya untuk itu perlu adanya kepastian hukum perihal pidana penyerobotan untuk warga yang memiliki sertifikat yang telah di terbitkan oleh instansi terkait untuk itu bagimana kekuatan sertifikat terhadap tindakan penyerobotan tanah ditinjau dari perspektif hukum pidana karena banyak tindakan pidan berupa penyerobotan terhadap tanha yang bersertifikat tetapi sangat sulit untuk dilakukan kepemilikan karena menyangkut nbsp; kepemilikan tanah< p>
KAJIAN HUKUM TENTANG PERALIHAN TANGGUNG JAWAB JAMINAN FIDUSIA DARI PEWARIS KEPADA AHLI WARIS
Tujuan penelitian yang dilakukan ini hendak memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan hukum peralihan tanggung jawab jaminan fidusia dari pewaris kepada ahli waris Dalam penelitian ini metode yuridis normatif dipakai dengan mengandalkan berbagai bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer sekunder dan tersier Semua bahan ini berfungsi sebagai dasar utama dalam proses penelitian hukum yang sistematis Kajian menunjukkan bahwa setelah seseorang meninggal seluruh hak dan kewajiban pewaris secara otomatis beralih kepada ahli warisnya Proses ini dikenal sebagai Hak Saisine yang memungkinkan ahli waris untuk langsung memperoleh harta peninggalan tanpa perlu menuntut penyerahan secara formal Dengan demikian ahli waris memiliki hak penuh atas harta pewaris segera setelah kematian pewaris memastikan kelangsungan kepemilikan dan tanggung jawab atas aset tersebut Prinsip ini mempermudah proses pewarisan dan menghindari sengketa yang mungkin timbul dari klaim terhadap harta peninggalan Namun tidak hanya harta kekayaan tersebut yang jatuh kepada para ahli waris namun juga segala utang yang pernah diperjanjikan untuk dilunasi Hal tersebut disebabkan oleh adanya asas hak saisine pada Pasal 833 KUHPerdata dimana tidak hanya aktiva saja yang beralih tetapi juga pasiva nya sepanjang ahli waris menerima warisan yang terbuka untuk dirinya< p>
PENEMBAKAN SEBAGAI BENTUK PEMBELAAN TERPAKSA OLEH POLISI
Dalam melakukan penembakan guna membela diri sendiri maupun orang lain oleh polisi pada setiap perkara tindak pidana harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang ada dan memperhatikan ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 3 Negara Indonesia adalah negara hukum < em> Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan mengetahui prosedur polisi dalam mengambil tindakan penembakan guna membela dirinya maupun orang lain dan untuk mengetahui apakah Polisi mendapat perlindungan hukum terkait Tindakan penembakan sebagai bentuk pembelaan terpaksa Sumber bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan penelitiaan hukum kepustakaan Hasil penelitiannya ini Penembakan yang dilakukan oleh seorang anggota Kepolisian yang dalam hal ini melindungi diri sendiri maupun orang lain adalah tindakan pembelaan diri Oleh sebab itu prosedur penembakan bagi pelaku tindak pidana dapat dibenarkan apabila dilakukan dalam rangka menjalankan tugas seperti penangkapan dan dilakukan dengan keadaan terpaksa atau pembelaan terpaksa Proses penegakan hukum anggota kepolian dalam melakukan tugas dan tanggungjawab dibebani dengan melindungi orang lain dalam hal ini masyarakat dan juga diri sendiri Sehingga perlindungan hukum harus jelas diberikan dalam guna menjalankan tugas dan kewenangannya dalam menjaga keamanan dan melindungi mengayomi masyarakat < p>
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA CYBER BULLYING
Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum terhadap anak korban tindak pidana Cyber Bullying< em> Perlindungan terhadap anak merupakan topik yang mendapat perhatian serius Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban dalam mewujudkan cita cita bangsa dan negara Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalamnya melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya Cyberbullying< em> nbsp; perundungan dunia maya ialah nbsp;bullying< em> perundungan dengan menggunakan teknologi digital Hal ini dapat terjadi di media sosial platform nbsp;chatting< em> platform bermain nbsp;game< em> dan ponsel Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana aturan hukum terhadap pelaku cyber bullying < em>dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana cyber bullying < em>Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Normatif dengan pendekatan Undang undang Statuta Approach< em> dan Pendekataan Kasus Case Approach< em> Dengan menggabungkan dua metode hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana cyber bullying < p>
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERTAMBANGAN TANPA IZIN PADA EKSLPLOITASI BIJI BESI
Pertambangan merupakan suatu kegiatan untuk memanfaatkan semua kekayaan sumber daya alam yang ada baik pada perrmukaan bumi di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air Indonesia merupakan salah satu dari banyaknya negara di dunia yang memiliki beragam kekayaan alam atau sumber daya alam Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif Berdasrkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin usaha pertambangan merupakan suatu kegiatan yang ilegal dan berlaku sanksi bagi siapapun yang melanggar isi dari ketentuan tersebut Karena adanya Izin Pertambangan akan menguntungkan bagi masyarakat dan pemerintah daerah< p>
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA DIGITAL CONTENT CREATOR DI INDONESIA
Tujuan pengaturan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya digital menurut peraturan perundang undangan di Indonesia dan mengetahui perlindungan hukum terhadap pelanggaran karya cipta digital Oleh Content Creator< em> di Indenesia Maraknya kasus kasus pelanggaran hak cipta di era dunia digital ini yang dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya digital content creator di Indonesia Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum dengan menggunkan metode yang sesuai dengan karakteristik keilmuan dari ilmu hukum yaitu penelitian hukum normative penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang undangan statute approach dengan melakukan telaah secara mendalam berbagai peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam peraturan perundang undangan Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap pelanggaran atas hak cipta dari suatu karya digital yang diciptakan oleh Content Creator dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata < p>
ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pemenuhan unsur unsur tindak pidana pembunuhan berencana dan untuk mengetahui dan memahami pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif Hasil penelitian yaitu pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati Aturan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 yang dalam Pasal tersebut berbunyi yakni : Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun Dalam penerapan hukuman harus memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal tersebut diatas < p>
TINJAUAN HUKUM PENGATURAN TINDAK PIDANA ZINA
Dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan tindak pidana zina dalam KUHP yang berlaku saat ini serta mengidentifikasi perubahan yang terjadi terkait tindak pidana zina dalam UU No 1 2023 KUHP baru maka penelitian ini lebih berfokus pada studi perbandingan antara kedua ketentuan tersebut Berdasarkan fokus tersebut dalam studi ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif yang terbatas pada analisis peraturan peraturan tertulis atau sumber hukum lainnya Dari penelitian ini dipahami bahwa dalam KUHP yang berlaku sekarang tindak pidana zina diatur pada Pasal 284 yang menegaskan bahwa baik pria maupun wanita yang telah menikah yang melakukan zina akan dikenai sanksi pidana Pasal ini menetapkan bahwa penuntutan terhadap tindak pidana zina hanya dapat dilakukan dengan pengaduan dari suami atau istri yang merasa dirugikan akibat perbuatan tersebut Sementara berdasarkan UU No 1 2023 terdapat perubahan pengaturan tindak zina yakni pada Pasal 411 Pasal 412 dan Pasal 413 Perubahan di antaranya perluasan konsep zina yang mencakup persetubuhan antara laki laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan serta perluasan hak pengaduan selain kepada suami istri dalam perkawinan juga kepada orang tua anak yang tidak terikat perkawinan Diatur pula jika kohabitasi dan persetubuhan dalam keluarga batih dikategorikan sebagai perbuatan zina sehingga dapat dipidana < p>
KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH BANTUAN NEGARA DI DESA RANOWANGKO KABUPATEN MINAHASA
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum hak atas tanah bantuan negara dan bagaimana proses pengsertifikatan tanah bantuan dari negara Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris Penelitian ini menunjukan bahwa Kepastian hukum atas tanah bantuan dari negara merupakan fondasi penting dalam Upaya negara meningkatkan kesejahteraan Masyarakat khususnya bagi Masyarakat desa ranowangko yang menerima bantuan tanah dari negara Dengan adanya kepastian hukum ini penerima dapat memanfaatkan tanah yang mereka terima secara optimal dengan tetap memperhatikan hak hak dan kewajiban mereka sebagai penerima tanah bantuan atau tanah hibah Dengan demikian diperlukan Diperlukan penyederhanaan peraturan perundang undangan terkait pertanahan agar Masyarakat lebih mudah memahaminya untuk Lembaga yang bertanggubngjawab atas pengelolaan tanah seperti Badan Pertanahan Nasional BPN perlu diperkuat kapasitasnya dalam melaksanakan tugas dan fungwsinya Diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang efektif dan efisien baik melalui jalur non litigasi maupun litigasi < p>
KAJIAN YURIDIS TENTANG ALAT BUKTI DI KEPOLISIAN
Kekuatan alat bukti terhadap putusan pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana sangat penting bagi siapa saja yang menyelesaikan perkara perlcara pidana Pembuktian merupakan masalah yang penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia karena melalui pembuktian dapat menentukan posisi terdakwa atau tersangka dalam pemeriksaan di pengadilan apakah telah memenuhi unsur unsur yang ditentukan dalam hukum acara pidana Tujuan Penelitian ini untuk Pengaturan hukum tentang alat bukti berdasarkan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia dan untuk perlindungan hukum bagi whistleblower dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif menggunakan bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang undangan yang berkorelasi dengan topik penelitian dan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum tersier Dengan kesimpulan bahwa pembuktian merupakan bagian penting dalam penyelesaian suatu perkara pidana dengan demikian bukti bukti menjadi hal yang sangat di butuhkan pada pemeriksaan di kepolisian Oleh karena itu polisi di tuntut untuk menjadi alasan utama suatu perkara menjadi terang atau dapat di hadirkan bukti buktinya < p>
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH UMKM
Kebijakan Pajak Penghasilan Setelah Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU 7 2021 Sebagai upaya untuk memberikan keberpihakan kepada UMKM Orang Pribadi di Indonesia Pemerintah melalui UU HPP menetapkan ketentuan batas bawah penghasilan yang tidak dikenai tarif final UMKM atau dikenal dengan istilah batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan Hal tersebut diatur dalam penambahan Pasal 7 ayat 2a UU PPh sebagai berikut: Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto hingga Rp500 000 000 dalam satu tahun pajak Dengan adanya ketentuan tersebut wajib pajak orang pribadi hanya akan dikenai PPh final atas bagian omzet di atas Rp500 000 000 dalam satu tahun pajak atau dalam kata lain besarnya penghasilan yang menjadi dasar penghitungan PPh final adalah total peredaran bruto dikurangi Rp500 000 000 Total Peredaran Bruto Rp500 000 000 Apabila total peredaran bruto UMKM Orang Pribadi tidak melebihi Rp500 000 000 dalam satu tahun pajak maka tidak ada pajak terutang atas penghasilan tersebut Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian di atas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan Pasal 5 PP 23 Tahun 2018 pengenaan tarif pajak final sebesar 0 5 kepada Wajib Pajak Orang Pribadi ditetapkan paling lama 7 tujuh tahun pajak sejak Wajib Pajak terdaftar apabila terdaftar sejak 1 Juli 2018 atau tahun 2018 bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum 1 Juli 2018 Dengan demikian dipastikan seluruh UMKM Orang Pribadi yang memenuhi kriteria penghasilan yang diperbolehkan dan ketentuan batasan penghasilan di bawah Rp4 800 000 000 empat milyar delapan ratus juta rupiah dapat menikmati fasilitas tarif final 0 5 untuk tahun pajak 2022 dan tidak dikenai pajak penghasilan untuk Rp500 000 000 lima ratus juta rupiah penghasilan pertama di tahun pajak bersangkutan Bentuk pengawasan pemerintah bagi wajib pajak telah dilakukan begitu mendetail terutama dalam memastikan bahwa wajib pajak yang dikenakan pajak sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku apakah wajib pajak tersebut bakal menerima kemudahan sebagai pelaku usaha UMKM < p>
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PERTAMBANGAN ILEGAL BERDASARKAN UNDANG UNDANG PERTAMBANGAN
Pertambangan ilegal merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh sektor pertambangan di Indonesia Kegiatan ini tidak hanya merugikan negara dari sisi pendapatan pajak dan regulasi tetapi juga berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar Dalam konteks ini pelaku pertambangan illegal dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur segala bentuk kegiatan pertambangan baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pertambangan ilegal berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU Minerba Pelanggaran tersebut antara lain meliputi kegiatan pertambangan tanpa izin penyalahgunaan izin dan kegiatan pertambangan yang merusak lingkungan hidup Dalam UU Minerba pelaku dapat diancam dengan hukuman pidana berupa pidana penjara denda atau kombinasi keduanya tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan < p>
KEDUDUKAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan Kejaksaan dalam sistem peradilan Pidana dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk pengawasan terhadap jaksa penuntut umum dalam suatu penuntutan Metode penelitian yang dipakai yaitu kajian yuridis normatif Sumber bahan hukum dalam penelitian ini data primer dan data sekunder Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan Hasil penelitian Kejaksaan dalam peradilan pidana yaitu sangat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan Komisi Kejaksaan tidak mempunyai wewenang untuk mengeksekusi suatu temuan yang didapati layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam hal tugas dari Komisi Kejaksaan hanya sebatas melihat mengawasi memantau dan menilai baik sisi perilaku sikap etika SDM dan sarana dan prasarana saja yang ada pada Kejaksaan Karena dalam hal ini Komisi Kejaksaan bukan bertugas mengambil alih tugas penanganan perkara melainkan hanya memastikan penanganannya benar Apabila penanganannya tidak benar hal tersebut akan di serahkan ke Jaksa Agung Karena sifat produk dari Komisi Kejaksaan hanyalah sebuah rekomendasi baik ke Jaksa Agung maupun ke Presiden< p>