Constituendum https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/constituendum <p>Jurnal Constituendum merupakan media ilmiah yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado. Terbit empat kali dalam setahun pada bulan <strong>Maret, Juni, September, dan Desember.</strong> Publikasi ini menjadi wadah akademik untuk menyebarluaskan hasil kajian dan pemikiran kritis di bidang hukum secara umum, baik bersifat konseptual maupun hasil penelitian, yang relevan dengan perkembangan ilmu hukum dan praktiknya di tingkat nasional maupun global.</p> Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Unima en-US Constituendum EKSISTENSI LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLATIF PADA SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/constituendum/article/view/10964 <p>Penelitian ini berfokus pada eksistensi lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam menjalankan fungsi legislatifnya di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPD merupakan lembaga legislatif yang dibentuk pasca-amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan untuk memperkuat representasi daerah di tingkat nasional. Meskipun memiliki peran penting dalam mewakili kepentingan daerah, DPD dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan kewenangan legislasi yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana DPD mampu memberikan kontribusi nyata dalam proses pembuatan kebijakan nasional, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu daerah, serta bagaimana hubungan dan kolaborasi antara DPD, DPR, dan pemerintah dalam proses legislasi. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi efektivitas DPD dalam menjalankan fungsinya serta dampak potensial dari reformasi kelembagaan untuk memperkuat peran DPD. Melalui pendekatan normatif dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa meskipun DPD memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kepentingan pusat dan daerah, peran tersebut belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan kewenangan dan dinamika politik yang ada. Oleh karena itu, reformasi terhadap kewenangan DPD menjadi isu krusial untuk meningkatkan efektivitas lembaga ini dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.</p> Ronaldo Pintubatu Agustien Ch. Wereh Copyright (c) 2024 2024-12-24 2024-12-24 7 04 25 32 Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/constituendum/article/view/10965 <p>Kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu serius yang mengancam tumbuh kembang dan hak asasi anak. Penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum, termasuk kurangnya dukungan psikologis bagi korban, stigma sosial, dan hambatan dalam proses penegakan hukum. Ini memperlihatkan bahwasanya perlunya penguatan kerjasama antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat dalam memberi perlindungan yang efektif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan dan pengawasan Masyarakat dan apa-apa saja yang menjadi Faktor dalam Tindak pidana kekerasan kepada anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Normatif dengan pendekatan Undang-undang (<em>Statuta Approach</em>). Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya reformasi kebijakan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak dan memastikan keadilan bagi korban</p> Injilia Preisilia Mumek Adensi Timomor Agustien Ch. Wereh Copyright (c) 2024 2024-12-24 2024-12-24 7 04 33 42 PENGUASAAN TANAH ADAT MENJADI TANAH NEGARA UNTUK PERTAMBANGAN DI PROVINSI MALUKU UTARA https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/constituendum/article/view/10966 <p>Skripsi ini berjudul tentang Penguasaan Tanah Adat Menjadi Tanah Negara untuk Pertambangan di Maluku Utara. Hukum agraria berfungsi mengatur tanah sebagai salah satu objek hukum yang penting, dengan fokus pada sudut pandang yuridis dan pengertian tanah sebagai bagian dari bumi. Dalam konteks ini, penelitian ini akan membahas kekuatan hukum kedudukan tanah adat yang ada di Maluku Utara serta ketentuan peralihan tanah adat di wila-yah tersebut. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan hukum kedudukan tanah adat serta mekanisme peralihannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, yang menggabungkan aspek normatif dari hukum yang ada dengan data empiris yang relevan. Penelitian ini akan menganalisis berbagai sumber hukum dan praktik yang terkait dengan tanah adat di Maluku Utara, serta bagaimana kedudukan dan peralihan hak atas tanah adat diatur dalam konteks hukum agraria</p> Fitria Raromo Agustien Ch. Wereh Leidy Palempung Copyright (c) 2024 2024-12-24 2024-12-24 7 04 54 63 PERINTAH JABATAN SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/constituendum/article/view/10967 <p>Tindak pidana perintah jabatan banyak terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh pejabat yang menyalahgunakan wewenang. Dalam hal ini Pejabat berwenang untuk memberi perintah dan harus dilihat juga dari UU yang menjadi dasar hukum dari jabatan yang bersangkutan agar tidak sembarang untuk memberi atau melaksanakan perintah. Permasalahannya yaitu:1).Apakah setiap pelaksanaan perintah jabatan dapat menjadi alasan penghapus pidana. 2).Bagaimana bentuk pengaturan terhadap pelaksanaan tindak pidana atas perintah jabatan. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui apakah setiap pelaksanaan perintah jabatan dapat menjadi alasan penghapus pidana dan Untuk mengetahui pengaturan terhadap pelaksanaan tindak pidana perintah jabatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dan focus pada analisis bahan Penelitian ini menyimpulkan Perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang dapat dilaksanakan dan menjadi alasan untuk tidak dipidana.untuk regulasi pelaksanaan tindak pidana perintah jabatan diatur pada pasal 51 KUHP yang mengatur alasan penghapus pidana dan untuk KUHP yang baru diatur dalam pasal 44</p> Friska Dameria Manalu Wenly R.J. Lolong Reynold Simandjuntak Copyright (c) 2024 2024-12-24 2024-12-24 7 04 64 71 KEMERDEKAAN PERS DIBATASI HAK ASASI MANUSIA https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/constituendum/article/view/10968 <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan kemerdekaan pers dilihat dari kemerdekaan orang lain. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (<em>library research</em>). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemerdekaan pers tidak absolud, dibatasi hak asasi manusia, sehingga pers dapat dihukum baik perdata maupun pidana jika melanggar hak azasi orang lain.&nbsp; Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan yang disepakati oleh organisasi pers, dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh Masyarakat. Mengungkap identitas anak yang berhadapan dengan hukum dapat menghalangi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak yang merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) untuk melindungi wartawan agar terhidar dari ancaman hukuman pidana sesuai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA/UU No. 11 Tahun 2012), dengan ancaman denda dan pidana penjara. Untuk menghindari pelanggaran etika, pelanggaran hak asasi manusia yang berakibat pelanggaran hukum, setiap wartawan wajib menaati Undang-Undang Pers serta Peraturan terkait Pers</p> Lowell Simbollon Reynold Simandjuntak Hendrasari Rawung Copyright (c) 2024 2024-12-24 2024-12-24 7 04 72 89 lowell simbolon PENEGAKAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DIKABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/constituendum/article/view/10969 <p>Tujuan utama Penelitian ini Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum, terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian serta bagaimana pengaturan hukum mengenai anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif a. Hasil penelitian ini menunjukan bahwah : Penegakan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian adalah proses yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan kebenaran, keadilan, dan ketatian. Dalam kasus pencurian, penegakan hukum dapat dilakukan melalui penerapan perundang-undangan yang berlaku serta melalui Jalur Restorative Justice, &nbsp;Keputusan Bersama Menteri Sosial dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Diversi Pada Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum</p> Gilbert Johanes Jacobus Adensi Timomor Meiske M.W. Lasut Copyright (c) 2024 2024-12-24 2024-12-24 7 04 90 96 PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENIMBUNAN KEBUTUHAN POKOK https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/constituendum/article/view/10970 <p>Penimbunan adalah perbuatan yang mengumpulkan barang-barang sehingga barang tersebut menjadi langkah di pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi sehingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya. Hal ini bisa dipahami bahwa apabila tersedia sedikit barang maka harga akan lebih mahal. Apalagi jika barang yang ditimbun itu merupakan kebutuhan primer manusia seperti bahan makanan pokok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana penimbunan bahan pokok. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Hasil Penelitian ini&nbsp; Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 mengatur keseluruhan mengenai sektor perdagangan, termasuk mengenai larangan penimbunan. Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.</p> Azhriel A. Suratinoyo Adensi Timomor Copyright (c) 2024 2024-12-24 2024-12-24 7 04 97 105 TINJAUAN HUKUM TERHADAP TAHAPAN-TAHAPAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BIDANG PERBANKAN https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/constituendum/article/view/10971 <p>Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan tujuan hukum terhadap tahapan-tahapan tindak pidana pencucian uang di bidang perbankan untuk mengetahuai bagaimana tinjauan hukum terhadap tahapan-tahapan Pencucian Uang di bidang Perbankan, dan bagaimana peran pihak bank dalam pertanggungjawaban pencucian uang, dengan menggunakan metode penelitian&nbsp; secara perpustakaan dengan meleliti menggunakan penelitian hukum normative&nbsp; atau penelitian hukum secara perpustakaan (<em>library research</em>). Maka dari penelitian ini diharapkan mengukur sejauh mana bank mematuhi hukum yang mengatur tindak pencegahan dan penanganan Pencucian Uang. Dalam hal ini yaitu implementasi kebijakan, prosedur dan praktik yang telah di terapkan oleh bank dalam mematuhi regulasi pencucian uang yang berlaku.</p> Ester T Manampiring Feibe E. Pijoh Sam Saroinsong Copyright (c) 2024 2024-12-24 2024-12-24 7 04 106 115 Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Berbasis Teknologi Informasi Dengan Metode Cash On Delivery https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/constituendum/article/view/10972 <p>Tujuan utama Penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli berbasis teknologi informasi dengan metode Cash On Delivery. Metode penelitian Hukum Normatif yang biasa disebut juga sebagai Penelitian Hukum Doktrinal. Sejatinya perdagangan yang dilakukan dengan media elektronik atau digital memiliki dasar hukum yang sama sebagaimana dengan perdagangan yang dilakukan secara konvensional. Karena dikategorikan sama inilah perdagangan yang dilakukan secara digital atau media elektronik juga tunduk dengan ketentuan dalam pasal 1457-1540 KUHP perdata. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan melalui perpustakaan. Tujuan penelitian Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaturan Tentang Cash On Delivery Dalam Hukum Perdata Indonesia dan Pengaturan Perlindungan Konsumen Yang Menggunakan Sistem Cash On Delivery</p> Tria Maria Tulung Marven Kasenda Reynold Simandjuntak Copyright (c) 2024 2024-12-24 2024-12-24 7 04 116 124 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN SIBER (CYBERBULLYING) https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/constituendum/article/view/10973 <p>Perundungan siber (Cyberbullying) merupakan tindakan perundungan yang terjadi di dunia maya, sehingga perlu dibutuhkanya payung hukum dalam melindungi korban tindak pidana perundungan siber .Permasalahannya ialah :1) Bagaimana sistem perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perundungan siber di Indonesia 2).Sejauh mana efektivitas dalam memberikan perlindungan hukum serta keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang diberikan kepada korban cyberbullying. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis dalam bentuk yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan sistem perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perundungan siber di Indonesia melibatkan beberapa aspek yaitu :Undang-Undang, penegakan hukum dan lembga perlindungan korban. Selanjutnya efektivitas sistem perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perundungan siber di Indonesia masih menjadi perhatian sehingga ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi untuk menilai efektivitasnya</p> Nerli Panjaitan Yoan Barbara Runtunuwu Reynold Simandjuntak Copyright (c) 2024 2024-12-20 2024-12-20 7 04 1 10 TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING OLEH WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH ZEEI https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/constituendum/article/view/10974 <p>Tujuan pemidanaan gabungan adalah memberikan efek jera dan memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya Kembali. Pada penanganan perkara Illegal Fishing yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di ZEEI atas nama terpidana ARNIL DABERAO CANOPIN dinilai tidak efektif dan optimal dikarenakan berbagai masalah yang muncul berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, seperti terpidana melarikan diri, putusan denda tidak dibayar, dan tujuan pemidanaan tidak tercapai serta&nbsp; kapal yang bernilai ekonomis dimusnahkan, sehingga yang seharusnya kerugian sumber daya laut Negara dapat tertutupi namun justru semakin merugi. Oleh karena hal tersebut maka kita harus menelaah kembali pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dan faktor-faktor terkait lainnya sehingga penanganan perkara menjadi optimal dan tujuan pemidanaan juga tercapai. berdasarkan teori tujuan pemidanaan gabungan berdasarkan ahli yang mengatakan bahwa pemidanaan harus&nbsp; mengakomodasi&nbsp;&nbsp; kepentingan masyarakat,&nbsp; pelaku&nbsp; dan&nbsp; juga&nbsp; korban.&nbsp; Pemidanaan&nbsp; tidak&nbsp; bisa&nbsp; hanya&nbsp; memperhatikan kepentingan-kepentingan&nbsp; masyarakat&nbsp; saja,&nbsp; atau&nbsp; kepentingan&nbsp; pembuat&nbsp; saja,&nbsp; tetapi&nbsp; juga harus memperhatikan perasaan korban dan keluarganya, tidak terpenuhi bahkan jauh dari tujuan pemidanaan tersebut.</p> Anastacia Vanessa Tambengi Reynold Simandjuntak Roof Pajow Copyright (c) 2024 2024-12-20 2024-12-20 7 04 11 17 Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pengguna Sarana E-commerce https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/constituendum/article/view/10975 <p><em>E-Commerce </em>secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, <em>E-commerce </em>juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Permasalahan tentang kebocoran data pribadi konsumen yang terjadi di Indonesia terlebih khusus pada pengguna sarana <em>e-commrce </em>sudah banyak memakan korban. Salah satunya yaitu kasus yang terjadi pada tanggal 6 maret 2019 ada 13 juta akun pengguna <em>platform </em>Bukalapak di perjual belikan pada <em>dream market </em>dengan harga jualnya mencapai harga US$5000, dan hal yang sama juga pernah terjadi pada tanggal 4 Mei 2020 mencuatnya masalah tentang bocornya data pengguna <em>marketplace </em>Tokopedia sebanyak 91 juta data, yang diperjual belikan pada harga US$5000 di <em>dark web</em>. Regulasi mengenai tentang pengaturan perlindungan data pribadi pengguna sarana <em>e-commerce </em>di Indonesia kini telah di atur dalam Undang- undang. Tepatnya pada tahun 2022 pemerintah Indonesia menetapkan dan di undang- undangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kedudukan dan pengaturan hukum fungsi lembaga perlindungan saksi dan korban dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perlindungan saksi dan korban tindak pidana di Indonesia. Penelitian ini mengunakan metode penelitian normative dengan jenis pendekatan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan pengaturan hukum fungsi lembaga perlindungan saksi dan korban dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perlindungan saksi dan korban tindak pidana di Indonesia</p> Sandy Kalesaran Yoan Barbara Runtunuwu Reynold Simandjuntak Copyright (c) 2024 2024-12-20 2024-12-20 7 04 18 24