Kebijakan pemerintah dalam melemahnya implementasi nilai Pancasila pada era globalisasi
DOI:
https://doi.org/10.53682/jce.v8i1.10076Keywords:
Implementasi, Kebijakan, PancasilaAbstract
Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk terus meningkatkan kesadaran dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hal ini karena menurunnya implementasi nilai Pancasila. Upaya ini dilakukan agar bangsa Indonesia tetap berpegang teguh pada dasar negara yang merupakan jati diri dan falsafah hidup bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang dapat menjadi pedoman bagi pemerintah serta masyarakat dalam bertingkah laku menghadapi melemahnya implementasi nilai Pancasila di era globalisasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dari penelitian ini mencakup banyak kebijakan yang berkaitan dengan melemahnya implementasi nilai pancasila pada era globalisasi di berbagai bidang. Namun, kebijakan - kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak diterapkan oleh segenap warga negara. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang menaati kebijakan serta untuk menguatkan implementasi pancasila. Peran aktif masyarakat juga penting dalam mengusulkan dan mendukung kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam pendidikan, ekonomi, politik dan sosial budaya.
References
Azizah, Nurul. (2019). Strategi kepemimpinan kolektif dalam pengelolaan program kampung KB [Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia]. UPI Repository. http://repository.upi.edu/35697/4/S_PLS_1507393_Chapter3.pdf
Diva Lufiana Putri, & Inten Esti Pratiwi. (2022, April 10). Serba-serbi Gaduhnya Klaim Malaysia atas Reog Ponorogo Halaman 3 - Kompas.com. Kompas.Com . https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/10/133000965/serba-serbi-gaduhnya-klaim-malaysia-atas-reog-ponorogo?page=3
Giantara, F., & Amiliya, R. (2021). Urgensi Kebijakan Pendidikan Islam sebagai bagian dari Kebijakan Publik (Analisis Teoretis). Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 11(2), 86-96. http://dx.doi.org/10.24014/jiik.v11i2.15773.
Husna, S. K. I., & Najicha, F. U. (2023). Pancasila dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(2), 104-112. https://doi.org/10.36412/jce.v7i2.7869
Indonesia. (2009). Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta.
Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara. Jakarta.
Indonesia. (2017). Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Jakarta.
Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
Indonesia. (1992). Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Jakarta.
Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Jakarta.
Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 009/H/KR/2022 Tentang Dimensi, Elemen, Dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila Pada Kurikulum Merdeka. Jakarta.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. (2020). Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84/E/KPT/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi. Jakarta.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 262/M/2022 tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. Jakarta.
Nikmah, A. H. (2022). Pola pengasuhan anak usia dini dalam ajaran Islam berbasis Neurosains [Skripsi, IAIN Kudus]. IAIN Kudus Repository. http://repository.iainkudus.ac.id/6941/6/06%20BAB%20III.pdf
Nurhadi Sucahyo. (2023). Digitalisasi Naskah Kuno: Mengabadikan Tulisan-Tulisan dari Abad Silam. VOA Indonesia. https://www.voaindonesia.com/a/digitalisasi-naskah-kuno-mengabadikan-tulisan-tulisan-dari-abad-silam-/7111752.html
Pemerintah Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara RI Tahun 2017, Nomor 60. Sekretariat Negara. Jakarta.
Rohmat, A. B. (2015). Analisis Penerapan prinsip-prinsip koperasi dalam undang-undang koperasi. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2(1), 138-147.
Rukhmana, T., Darwis, D., IP, S., Alatas, A. R., SE, M., Tarigan, W. J., ... & S ST, M. M. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. CV Rey Media Grafika.
Universitas Islam An Nur 17 September 2023, Implementasi Pancasila dalam Perumusan Kebijakan, Diakses pada 29 mei 2024, dari https://an-nur.ac.id/blog/implementasi-pancasila-dalam-perumusan-kebijakan.html
