Kontroversi Vonis Korupsi 300 Trilliun Toni Tamsil Hanya Dihukum Ringan

Fazia Zatila; Maisyarah  Maisyarah; Rangga  Prayitno

Authors

Fazia Zatila Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat
Maisyarah Maisyarah Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat
Rangga Prayitno Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat

Keywords:

Kontroversi, Vonis Korupsi 300 Trilliun, Toni Tamsil, Dihukum Ringan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontroversi vonis ringan yang dijatuhkan kepada Toni Tamsil dalam kasus korupsi senilai 300 triliun rupiah, mengevaluasi aspek hukum yang mendasari keputusan pengadilan, serta mengkaji dampaknya terhadap kepercayaan publik pada sistem peradilan Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, menggabungkan kajian literatur hukum, analisis dokumen persidangan, dan evaluasi respons publik melalui media massa dan platform digital. Data dikumpulkan dari putusan pengadilan, pernyataan resmi lembaga terkait, serta tanggapan akademisi dan aktivis anti-korupsi. Analisis menunjukkan adanya disparitas signifikan antara besarnya kerugian negara dengan sanksi yang dijatuhkan, menciptakan persepsi ketidakadilan di masyarakat. Vonis tersebut menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Temuan ini mengindikasikan perlunya reformasi dalam penerapan sanksi korupsi yang proporsional.

References

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Resmi

Berita Resmi dari Badan Statistik, data ekonomi yang berkaitan dengan dampak korupsi terhadap anggaran negara.

Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index), laporan Transparansi Internasional mengenai persepsi korupsi di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 425.

Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), audit terkait kasus korupsi Rp300 triliun yang melibatkan Toni Tamsil.

Laporan Kinerja Kejaksaan Agung, dokumentasi terkait peran kejaksaan dalam penanganan kasus Toni Tamsil.

Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laporan resmi KPK tentang upaya pemberantasan korupsi dan statistik kasus korupsi.

Pasal 209 Ayat (1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 387. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 415-419. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 423. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal Tindak Pidana Korupsi

Rilis Resmi KPK tentang Kasus Toni Tamsil, Pernyataan resmi KPK terkait proses hukum dan upaya penindakan kasus.

Rilis Resmi Mahkamah Agung (MA), pernyataan resmi mengenai putusan dan pertimbangan hukum hakim.

Salinan Putusan Pengadilan Kasus Toni Tamsil. Merujuk pertimbangan hakim dan isi vonis.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Buku

Adami Chazawi. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia.

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Hukum Pidana Korupsi oleh M. Yahya Harahap.

Korupsi dan Keadilan: Perspektif Hukum dan Masyarakat oleh Siti Aisyah

Korupsi di Indonesia: Sebuah Tinjauan Hukum dan Sosial oleh A. Rahman.

Marwan, I. dan Jimmy P. S. Prosedur dan Penyelesaian Kasus Korupsi. Jakarta: Visimedia, 2013.

Obstruction of Justice: Hukum dan Praktik di Indonesia oleh R. S. Prabowo

Oly Viana Agustine. Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Pemberantasan Korupsi: Teori dan Praktik oleh Bambang Widodo.

Saragih, Victor. Korupsi dalam Perspektif Hukum, Moral, dan Politik. Jakarta: Kompas Gramedia, 2016.

Wahyu Beny Mukti Setiyawan. Hukum Pidana Korupsi.

Jurna artikel dan Karya Ilmiah

Ahmad Zainuddin. (2022). Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia.

Ardiansyah, F. (2024). Narasi Keliru Denda Korupsi Lima Ribu Toni Tamsil. PN Parepare.

Bambang Hero Saharjo. (2024). "Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Korupsi: Studi Kasus PT Timah Tbk."

Budi Santoso. (2021). Efektivitas Kebijakan Anti-Korupsi di Indonesia.

Chazawi, A. (2006). "Hukum Pidana Korupsi di Indonesia."

Dimas Prasetyo. (2024). Korupsi dan Implikasi Sosialnya.

Halim, M. (2024). Tindak Pidana Kejahatan Korporasi dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah di Bangka Belitung. Ensiklopedia of Journal, Vol. 6 No. 4 Edisi 2 Juli 2024.

Harli Siregar. (2024). "Tindak Pidana Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia: Kasus Toni Tamsil."

Hasibuan, D. A. (2021). "Analisis Yuridis terhadap Putusan Ringan Koruptor di Indonesia."

ICW - Indonesia Corruption Watch (2020). "Pemantauan Tren Ringan Vonis Korupsi di Pengadilan Negeri dan Tingkat Banding." Jurnal Anti Korupsi, Vol. 11(2), pp. 74-100.

Lestari, S. P. (2022). "Kritik terhadap Penjatuhan Hukuman Minimal dalam Kasus Korupsi Besar."

Norbertus Arya Dwiangga Martiar. (2024). "Saat Kerugian Kasus Timah Rp 300 Triliun dan Toni Tamsil Hanya Diminta Bayar Rp 5.000."

Putra, A. (2024). Putusan Kasus Obstruction of Justice Terkait Skandal Korupsi Timah Toni Tamsil Jadi Sorotan Netizen.

Putri, R. S., Willion, Y. W., & Nurizkya, N. (2021).

Rina Wulandari. (2020). Analisis Kriminologis Terhadap Kasus Korupsi Besar.

Sari, N.(2024). Saat Kerugian Kasus Timah Rp 300 Triliun dan Toni Tamsil Hanya Diminta Bayar Rp 5.000. Kompas.id.

Siti Nurjanah. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Vonis Ringan Kasus Korupsi.

Suhendra, R. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan dalam Kasus Korupsi Timah oleh Toni Tamsil. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 12 No. 1.

Wabah Korupsi Dikala Pandemi: Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Selama Pandemi sebagai Refleksi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Widyastuti, L. (2024). Dampak Sosial Putusan Ringan dalam Kasus Korupsi: Studi Kasus Toni Tamsil. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 8 No. 3.

Wijayanto, T. H. (2019). "Efektivitas Sistem Peradilan Pidana dalam Penanganan Korupsi di I ndonesia."

Zaenur Rohman. (2024). "Analisis Hukum Terhadap Vonis Ringan Kasus Korupsi Timah." Jurnal Hukum dan Pembangunan.