Kontroversi Vonis Korupsi 300 Trilliun Toni Tamsil Hanya Dihukum Ringan
Keywords:
Kontroversi, Vonis Korupsi 300 Trilliun, Toni Tamsil, Dihukum RinganAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontroversi vonis ringan yang dijatuhkan kepada Toni Tamsil dalam kasus korupsi senilai 300 triliun rupiah mengevaluasi aspek hukum yang mendasari keputusan pengadilan serta mengkaji dampaknya terhadap kepercayaan publik pada sistem peradilan Indonesia Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif menggabungkan kajian literatur hukum analisis dokumen persidangan dan evaluasi respons publik melalui media massa dan platform digital Data dikumpulkan dari putusan pengadilan pernyataan resmi lembaga terkait serta tanggapan akademisi dan aktivis anti korupsi Analisis menunjukkan adanya disparitas signifikan antara besarnya kerugian negara dengan sanksi yang dijatuhkan menciptakan persepsi ketidakadilan di masyarakat Vonis tersebut menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia Temuan ini mengindikasikan perlunya reformasi dalam penerapan sanksi korupsi yang proporsional < p>
References
Peraturan Perundang undangan dan Dokumen Resmi
Berita Resmi dari Badan Statistik data ekonomi yang berkaitan dengan dampak korupsi terhadap anggaran negara
Indeks Persepsi Korupsi Corruption Perceptions Index laporan Transparansi Internasional mengenai persepsi korupsi di Indonesia
Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP Pasal 425
Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK audit terkait kasus korupsi Rp300 triliun yang melibatkan Toni Tamsil
Laporan Kinerja Kejaksaan Agung dokumentasi terkait peran kejaksaan dalam penanganan kasus Toni Tamsil
Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Laporan resmi KPK tentang upaya pemberantasan korupsi dan statistik kasus korupsi
Pasal 209 Ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP
Pasal 387 Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP
Pasal 415 419 Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP
Pasal 423 Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP
Peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal Tindak Pidana Korupsi
Rilis Resmi KPK tentang Kasus Toni Tamsil Pernyataan resmi KPK terkait proses hukum dan upaya penindakan kasus
Rilis Resmi Mahkamah Agung MA pernyataan resmi mengenai putusan dan pertimbangan hukum hakim
Salinan Putusan Pengadilan Kasus Toni Tamsil Merujuk pertimbangan hakim dan isi vonis
Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999
Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Buku
Adami Chazawi Hukum Pidana Korupsi di Indonesia
Arief Barda Nawawi Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2008
Hamzah Andi Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Jakarta: Rajawali Pers 2011
Hukum Pidana Korupsi oleh M Yahya Harahap
Korupsi dan Keadilan: Perspektif Hukum dan Masyarakat oleh Siti Aisyah
Korupsi di Indonesia: Sebuah Tinjauan Hukum dan Sosial oleh A Rahman
Marwan I dan Jimmy P S Prosedur dan Penyelesaian Kasus Korupsi Jakarta: Visimedia 2013
Obstruction of Justice: Hukum dan Praktik di Indonesia oleh R S Prabowo
Oly Viana Agustine Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Pemberantasan Korupsi: Teori dan Praktik oleh Bambang Widodo
Saragih Victor Korupsi dalam Perspektif Hukum Moral dan Politik Jakarta: Kompas Gramedia 2016
Wahyu Beny Mukti Setiyawan Hukum Pidana Korupsi
Jurna artikel dan Karya Ilmiah
Ahmad Zainuddin 2022 Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia
Ardiansyah F 2024 Narasi Keliru Denda Korupsi Lima Ribu Toni Tamsil PN Parepare
Bambang Hero Saharjo 2024 Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Korupsi: Studi Kasus PT Timah Tbk
Budi Santoso 2021 Efektivitas Kebijakan Anti Korupsi di Indonesia
Chazawi A 2006 Hukum Pidana Korupsi di Indonesia
Dimas Prasetyo 2024 Korupsi dan Implikasi Sosialnya
Halim M 2024 Tindak Pidana Kejahatan Korporasi dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah di Bangka Belitung Ensiklopedia of Journal Vol 6 No 4 Edisi 2 Juli 2024
Harli Siregar 2024 Tindak Pidana Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia: Kasus Toni Tamsil
Hasibuan D A 2021 Analisis Yuridis terhadap Putusan Ringan Koruptor di Indonesia
ICW Indonesia Corruption Watch 2020 Pemantauan Tren Ringan Vonis Korupsi di Pengadilan Negeri dan Tingkat Banding Jurnal Anti Korupsi Vol 11 2 pp 74 100
Lestari S P 2022 Kritik terhadap Penjatuhan Hukuman Minimal dalam Kasus Korupsi Besar
Norbertus Arya Dwiangga Martiar 2024 Saat Kerugian Kasus Timah Rp 300 Triliun dan Toni Tamsil Hanya Diminta Bayar Rp 5 000
Putra A 2024 Putusan Kasus Obstruction of Justice Terkait Skandal Korupsi Timah Toni Tamsil Jadi Sorotan Netizen
Putri R S Willion Y W Nurizkya N 2021
Rina Wulandari 2020 Analisis Kriminologis Terhadap Kasus Korupsi Besar
Sari N 2024 Saat Kerugian Kasus Timah Rp 300 Triliun dan Toni Tamsil Hanya Diminta Bayar Rp 5 000 Kompas id
Siti Nurjanah 2023 Persepsi Masyarakat Terhadap Vonis Ringan Kasus Korupsi
Suhendra R 2024 Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan dalam Kasus Korupsi Timah oleh Toni Tamsil Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 12 No 1
Wabah Korupsi Dikala Pandemi: Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Selama Pandemi sebagai Refleksi Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Widyastuti L 2024 Dampak Sosial Putusan Ringan dalam Kasus Korupsi: Studi Kasus Toni Tamsil Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 8 No 3
Wijayanto T H 2019 Efektivitas Sistem Peradilan Pidana dalam Penanganan Korupsi di I ndonesia
Zaenur Rohman 2024 Analisis Hukum Terhadap Vonis Ringan Kasus Korupsi Timah Jurnal Hukum dan Pembangunan






