Tata Kelola Pelayanan Publik pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Resor Karimun

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengetahui bagaimana Tata Kelola Pelayanan Publik di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Resor Karimun yang telah menerima berbagai penghargaan nasional serta kepuasan masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan oleh personil Polres Karimun sangat baik. Tujuan penelitian adalah bagaimana Tata Kelola Pelayanan Publik pada SPKT Polres Karimun serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung yang memengaruhi pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mengutamakan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Good Governance dari Sedarmayanti (2014) dengan lima indikator utama sebagai kerangka analisis: Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas, dan Penegakan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tata kelola pelayanan publik SPKT Polres Karimun telah memenuhi lima indikator good governance Sedarmayanti secara efektif, yaitu: partisipasi melalui personil yang ramah dan komunikatif dalam menjelaskan prosedur; transparansi dengan pemasangan banner biaya dan waktu pelayanan; akuntabilitas melalui penerapan SOP konsisten tanpa keluhan pelapor; efektivitas dengan SDM terstruktur, sarana prasarana memadai, dan koordinasi stakeholder yang luas; serta penegakan hukum berdasarkan prinsip keadilan, perlindungan hak masyarakat, dan pengawasan ketat personel. Faktor-faktor pendukung utama adalah komitmen personil SPKT Polres Karimun yang profesional dan disiplin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, teknologi informasi dan media sosial secara optimal, serta dukungan regulasi dan kebijakan yang jelas dan terstruktur dengan adanya landasan hukum,aturan, serta pedoman tertulis yang tegas dan transparan untuk mengatur setiap proses pelayanan publik. Saran yang diberikan adalah Teknologi harus selalu dioptimalkan untuk menjadikan pelayanan yang mudah serta memberikan penghargaan atau reward kepada personil yang berprestasi (bestpolri), mempertahankan pelayanan yang baik dan meningkatkan transparansi pelayanan lebih lanjut.